BILA YUDHOYONO KE LAIN HATI

Iklan kampanye Partai Demokrat begitu gencar mempromosikan “keberhasilan” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi tak kunjung memberi “sinyal” soal calon wakil presiden. Padahal keberhasilan Presiden Yudhoyono adalah juga sukses Wapres Jusuf Kalla. Apakah Yudhoyono ke lain hati?

Tanda-tanda bahwa Yudhoyono belum tentu berduet kembali dengan Kalla muncul di arena Rapat Pimpinan Nasional PD akhir pekan lalu. Begitu pula pada jumpa pers mendadak di Puri Cikeas, Bogor, Selasa malam lalu, Yudhoyono sama sekali tidak menyinggung kelangsungan duetnya dengan Kalla pada pemilu mendatang. Di tengah penantian Partai Golkar dan Kalla tersebut, dalam arena Rapimnas PD malah muncul nama Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Menko Perekonomian Sri Mulyani sebagai kandidat lain yang potensial mendampingi Yudhoyono.

Saling Mengisi

Meskipun sempat terjadi riak-riak konflik dan ketegangan dalam relasi Yudhoyono-Kalla, sulit dipungkiri bahwa dua orang mantan menteri koordinator pada era Megawati ini sebenarnya saling mengisi satu sama lain. Jika Yudhoyono merupakan sosok yang tertata dalam ucapan, perilaku dan bahkan busana, maka Kalla adalah politisi saudagar dalam arti seutuhnya: lugas, ringkas, tangkas, dan ceplas-ceplos apa adanya. Begitu lugasnya Kalla sehingga acapkali respon publiknya atas berbagai isu politik melampau posisi konstitusionalnya sebagai “ban serep” Presiden Yudhoyono.

Karena itu spekulasi “perceraian politik” Yudhoyono-Kalla, mungkin lebih merupakan strategi ketimbang suatu pilihan final PD dan Yudhoyono. Persoalannya, baik PD maupun Yudhoyono membutuhkan dukungan politik Golkar di DPR. Pengalaman selama hampir lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa tanpa dukungan politik Golkar di DPR, kebuntuan politik bisa saja terjadi dalam relasi eksekutif-legislatif. Munculnya sekitar 14 usulan hak interpelasi dan delapan usulan hak angket selama pemerintahan Yudhoyono-Kalla mengindikasikan potensi kebuntuan tersebut.

Selain itu, sebagai partai yang relatif baru, PD masih perlu “belajar”dari Golkar dalam soal manajemen isu, kemahiran melakukan lobi, dan strategi penguasaan forum rapat-rapat DPR. Diakui atau tidak, Fraksi PD di DPR saat ini lebih sebagai “humas” bagi kebijakan-kebijakan pemerintah ketimbang sebagai pembela kepentingan rakyat.

Akan tetapi apabila benar Presiden Yudhoyono hendak meninggalkan Golkar dan Kalla, maka beberapa implikasi berikut bakal muncul. Pertama, Golkar memajukan capres sendiri atas dasar survei popularitas yang dilakukannya. Jusuf Kalla, Sultan HB X, Akbar Tandjung, atau tokoh Golkar lainnya akan bersaing merebut tiket sebagai capres resmi Golkar. Seperti dikemukakan Ketua Fraksi Golkar di DPR, Priyo Budi Santoso, koalisi alternatif di luar kubu Yudhoyono dan kubu Megawati bisa menjadi pilihan Golkar. Dalam kaitan ini, poros alternatif atau Poros Tengah jilid II yang digagas kembali Amien Rais, dapat menjadi pilihan yang realistik.

Kedua, Golkar merintis kembali Koalisi Kebangsaan bersama PDI Perjuangan seperti diinginkan Ketua Dewan Penasehat Golkar Surya Paloh dan Ketua Dewan Pertimbangan PDI-P Taufik Kiemas melalui silaturrahmi nasional di Medan dan Palembang beberapa waktu lalu. Golkar dan PDI-P bisa bertukar tempat, apakah sebagai capres atau cawapres, tergantung hasil pemilu legislatif pada 9 April 2009 mendatang.

Ketiga, Golkar melepas kesempatan menjadi capres atau cawapres dan mempersiapkan diri menjadi kekuatan oposisi yang signifikan di DPR.

Gangguan DPR

Pilihan politik apa pun yang diambil Golkar tampaknya sangat berisiko bagi Presiden Yudhoyono. Jika terpilih kembali dengan dukungan partai-partai kecil, Ketua Dewan Pembina PD ini akan menghadapi oposisi yang benar-benar signifikan di DPR. Di sisi lain, Fraksi PD di Dewan relatif belum menjanjikan performance yang meyakinkan Yudhoyono bahwa pemerintahannya kelak aman dari “gangguan” DPR.

Karena itu saya tidak begitu yakin bahwa Presiden Yudhoyono benar-benar hendak meninggalkan Golkar dan Kalla. Kalaupun Yudhoyono berani pindah ke lain hati, mungkin mantan Menko Polkam era Megawati ini hanya menceraikan Kalla, namun tetap berusaha membangun koalisi dengan Golkar.

Jumpa pers mendadak Yudhoyono di Cikeas pekan lalu mengindikasikan hal itu. Yudhoyono berulang-ulang menyatakan bahwa Golkar adalah ”sahabat” dan teman baik. Tetapi pada saat yang sama Yudhoyono tidak menyinggung masa depan kebersamaannya dengan Wapres Kalla.

Apabila pilihan terakhir yang diambil Yudhoyono, persoalannya terletak pada, apakah tokoh Golkar yang dipinangnya didukung secara organisasi oleh partai beringin atau tidak. Sebab jika tidak, maka fenomena Pemilu Presiden putaran kedua pada 2004 bakal terulang. Golkar memajukan capres sendiri (dengan koalisi partai di luar PD) dan akan bersaing dengan Yudhoyono yang berpasangan dengan tokoh Golkar.

Membenahi koalisi

Terlepas berbagai riak disharmoni yang muncul dalam relasi Yudhoyono-Kalla, sulit dipungkiri bahwa pilihan terbaik bagi PD dan Golkar adalah melanjutkan koalisi di antara mereka. Tentu bukan model koalisi longgar dan semu seperti berlangsung selama ini.

Tetapi desain koalisi yang benar-benar didasari oleh kesamaan platform, visi, dan program rekonstruksi menyeluruh atas kehidupan bangsa kita, sehingga suatu Indonesia baru yang adil, demokratis dan sejahtera bagi rakyatnya tidak sekadar janji-janji politik, melainkan terwujud dalam kenyataan.

Terlalu mahal harga yang harus dibayar bangsa ini jika Pemilu 2009 hanya sekadar momentum pertukaran kekuasaan di antara para elite politik kita.

Samarinda, 15 Februari 2009.