KALLA PANTANG MENGALAH

Sejak menyatakan siap sebagai calon presiden (capres) Partai Golongan Karya, manuver politik Wakil Presiden M. Jusuf Kalla seolah-olah tak pernah berhenti. Kalla silih berganti mendatangi atau didatangi para elite politik papan atas negeri ini. Terakhir Kalla bertemu mantan presiden Megawati sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan.

Manuver politik Kalla bisa ditafsirkan sebagai pertanda kuat untuk berpisah dengan Yudhoyono. Sebelum bertemu Megawati, banyak kalangan masih meragukan keseriusan Kalla menjadi capres Golkar. Sebagian kalangan Golkar sendiri semula menduga bahwa manuver politik Kalla tidak lebih sebagai upaya merebut perhatian Yudhoyono agar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini segera meminang kembali dirinya sebagai cawapres. Tetapi kini putera kelahiran Bugis ini tampaknya benar-benar tengah menantang Yudhoyono untuk Pilpres 2009.

Kesepakatan 28 pimpinan DPD Golkar se Indonesia di Yogyakarta pekan lalu semakin memperkuat keseriusan Kalla. Seperti diwartakan media, Kalla merespon positif “kesepakatan Yogyakarta” yang mengusung dirinya sebagai satu-satunya capres Golkar pada pemilu presiden mendatang. Para pimpinan DPD bahkan menolak memposisikan Kalla sekadar sebagai cawapres.

Tanpa Rapat Kabinet?

Wapres HM Jusuf Kalla tampaknya adalah tipikal politisi saudagar yang tidak sudi “dipermalukan” secara politik oleh pasangan duetnya Presiden Yudhoyono. Maka, ketika Ahmad Mubarok dari Partai Demokrat menyepelekan Golkar, Kalla langsung bereaksi keras dari daratan Eropa. Tatkala Yudhoyono tidak menyinggung masa depan duetnya dengan Kalla, putera pengusaha Haji Kalla ini langsung menyatakan siap menjadi capres. Kalla pun melakukan wawancara ekslusif dengan Najwa Shihab, seperti juga sebelumnya dilakukan wartawati Metro TV itu dengan Yudhoyono.

Tanda-tanda bahwa Yudhoyono-Kalla benar-benar akan bercerai secara politik juga tampak dari keengganan Ketua Umum Golkar ini menjenguk Yudhoyono yang terserang nyeri lambung di tengah lawatannya di Sulawesi Selatan. Padahal, isu kesehatan Presiden tersebut bisa saja menjadi momentum bagi kedua orang tokoh nasional ini untuk merajut kembali relasi personal dan bahkan duet politik di antara mereka.

Selain itu, sekembali dari lawatan Kalla ke luar negeri, konon hampir tidak ada lagi rapat kabinet yang lazimnya berlangsung secara mingguan. Jika rumor ini benar, tentu sangat memprihatinkan bagi bangsa kita, karena perbedaan posisi ataupun pandangan politik semestinya tidak menghambat kinerja pemerintahan hasil Pemilu 2004 yang masih akan bekerja hingga akhir Oktober mendatang.

Problematik Kalla

Problematik terbesar Kalla sebenarnya bukanlah menggalang koalisi di luar kubu Yudhoyono dan Megawati. Kalla dan Golkar yang dipimpinnya, dikenal luwes dalam menggalang koalisi politik. Pertemuan secara berturut-turut dengan Tifatul Sembiring (Presiden PKS), Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP), dan Megawati mengindikasikan hal itu. Dengan kelincahan manuver politiknya, Kalla kini bahkan menggeser posisi Megawati sebagai capres alternatif yang menjanjikan di luar Yudhoyono.

Namun demikian paling kurang ada tiga problematik Kalla. Pertama, jika perolehan suara Golkar dalam pemilu legislatif tidak begitu signifikan dibandingkan PDI Perjuangan. Itu artinya, Kalla harus menerima kenyataan sebagai cawapres bagi Megawati, ketimbang sebaliknya. Pertanyaannya, apakah Golkar (dan juga Kalla) sudi sekadar menjadi cawapres, padahal para pimpinan DPD Golkar hanya menominasikannya sebagai capres.

Kedua, tingkat elektabilitas Kalla yang jauh lebih rendah dibandingkan Yudhoyono dan Megawati. Berbagai survei publik mengkonfirmasi bahwa peluang keterpilihan Kalla bahkan masih berada di bawah Sultan Hamengku Buwono X, Wiranto, dan Prabowo. Itu artinya, dukungan koalisi besar, termasuk partai menengah dan kecil, diperlukan Golkar jika benar-benar kelak memutuskan Kalla sebagai capres yang akan bersaing dengan Yudhoyono.

Ketiga, apakah Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnassus) Golkar yang digelar setelah pemilu legislatif masih konsisten melaksanakan keputusan Rapimnas Golkar 2008 atau tidak. Jika konsisten, maka Kalla belum tentu diputuskan sebagai capres Golkar karena prosedur penetapannya didasarkan pada hasil survei atas tujuh orang calon presiden yang diusulkan DPD partai beringin.

Warna Lain

Akan tetapi terlepas dari soal besar-kecilnya peluang Kalla, berbagai manuver politik ketua umum partai warisan Soeharto ini telah memberi warna lain terhadap peta pertarungan capres. Sekurang-kurangnya publik tidak hanya terpaku pada capres “daur ulang” Pilpres putaran kedua 2004, melainkan juga pilihan alternatif di luar Yudhoyono dan Megawati.

Karena itu esensi manuver politik Kalla sebenarnya bukanlah pada peluang keterpilihan dalam berhadapan dengan Yudhoyono, tetapi lebih pada cara saudagar Bugis ini memainkan “bola politik” yang tengah berada dalam genggamannya. Posisi ganda Kalla sebagai wapres sekaligus ketua umum partai terbesar memberi ruang baginya bukan sekadar untuk berkelit, melainkan juga menantang “nyali politik” Yudhoyono yang kini terduduk di sudut ring pertarungan Pilpres 2009.

Kalimalang, 15 Maret 2009.