TANTANGAN YUDHOYONO KE DEPAN

Harapan sebagian masyarakat berlangsungnya pemilu presiden satu putaran akhirnya terkabul. Hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga survei mengindikasikan kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dalam satu putaran. Bagaimana kita membaca kemenangan Yudhoyono, apa saja tantangan ke depan?

Terlepas dari pro-kontra hiruk pikuk kampanye dan perdebatan calon presiden (capres) yang kurang bermutu, juga kinerja KPU yang amat mengecewakan, bangsa Indonesia telah menentukan pilihannya. Sebagian besar rakyat ternyata masih memberi kepercayaan kepada Yudhoyono untuk memegang kemudi mengelola negeri yang amat besar, luas, dan merentang panjang dari Sabang di ujung barat hingga Merauke ini di ufuk timur.

Gumpalan kekecewaan boleh teranyam, protes dan unjuk rasa bisa digalang, namun jelas semua itu tak boleh mendelegitimasi keputusan mayoritas rakyat kita. Apabila kita sepakat bahwa pemilu presiden sekadar metode untuk menterjemahkan suara rakyat menjadi kursi RI-1, maka sikap sportif dan ksatria diperlukan agar roda negeri ini tidak berhenti berputar dengan usainya pemilu. Pekerjaan rumah kolektif yang tak kalah besarnya adalah mengawal kerja presiden dan wapres terpilih, serta menagih janji dan komitmen mereka untuk perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini.

Politik Figur

Hasil Pilpres 2009 yang dimenangkan Yudhoyono-Boediono menegaskan kembali terjadinya pergeseran preferensi dan orientasi rakyat kita dalam memilih. Jika pada Pemilu 1955 cenderung berkembang format politik aliran, dan pada awal reformasi (1999) muncul partai-partai baru dengan basis aliran serupa, maka Pemilu 2004 dan 2009 menandai mengentalnya politik figur. Artinya, pilihan rakyat tidak lagi didasarkan pada preferensi cultural ataupun ideologis diperjuangkan oleh parpol, tetapi lebih pada ketokohan para kandidat itu sendiri.

Kemenangan Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif pada 9 April yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya pergeseran itu. Partai berlambang bintang segitiga yang baru dibentuk pada 2001 tersebut sebenarnya belum solid dan efektif secara organisasi. Namun ketokohan Yudhoyono ternyata memporak-porandakan kedigdayaan parpol mapan seperti Partai Golkar dan PDI Perjuangan yang telah malang melintang dalam kehidupan politik nasional.

Begitu kuatnya identifikasi para pemilih terhadap figur para capres, momentum kampanye akhirnya hanya menjadi asesoris demokrasi karena tak bisa mendongkrak dukungan. Begitu pula tawaran perubahan dalam debat terbuka para capres, ternyata belum bermakna signifikan dalam mempengaruhi perubahan pilihan sebagian rakyat kita.

Keberhasilan Pencitraan

Faktor penting lain di balik kemenangan Yudhoyono adalah klaim-klaim keberhasilan yang dikemas sedemikian rupa sehingga tidak menjadi penting, apakah pemerintah benar-benar bekerja untuk itu. Salah satu di antaranya adalah penurunan harga BBM tiga kali berturut-turut. Rakyat kita jelas tidak menyimak bahwa kebijakan penurunan harga BBM hanya konsekuensi logis belaka dari merosotnya harga minyak dunia. Hal itu berlaku di balik sukses perdamaian Aceh, meningkatnya produksi pertanian, ataupun bantuan langsung tunai, meski semua itu belum tentu sebagai prestasi Yudhoyono.

Terlepas dari fakta bahwa Yudhoyono adalah seorang peragu yang lamban mengambil keputusan, namun sulit dibantah bahwa pencitraan keberhasilan pemerintah dalam ekonomi, politik, hukum, dan keamanan, telah terbentuk di benak masyarakat. Hal ini diindikasikan oleh konsistensi hasil sejumlah survei, baik sebelum maupun sesudah pemilu legislatif, yang memperlihatkan tingginya elektabilitas Yudhoyono dibandingkan kandidat mana pun, termasuk Megawati dan Kalla.

Karena itu kalaupun terjadi pergeseran pilihan akibat kampanye dan debat capres, kecenderungan tersebut berlangsung terbatas di kalangan kelas menengah perkotaan yang memiliki akses informasi dan media alternatif melimpah. Sementara bagi mayoritas rakyat tampaknya tak menjadi penting, apakah para capres menawarkan solusi alternatif bagi bangsa ini atau tidak. Apalagi seribu komitmen politisi cenderung berhenti sebagai janji pemilu belaka yang acapkali terlupakan dengan usainya pemilu.

Tantangan Yudhoyono

Keberhasilan Yudhoyono meraih dukungan sangat signifikan dalam satu putaran pilpres adalah modal politik sangat besar baginya untuk membentuk pemerintahan yang lebih efektif dibandingan periode sebelumnya. Hanya saja persoalan jenderal kelahiran Pacitan ini hampir selalu bersumber pada watak personalnya yang dikenal lamban, peragu, kompromistik, dan tidak konsisten.

Pembentukan kabinet merupakan tantangan terbesar bagi Yudhoyono. Persoalannya, dia tak hanya dihadapkan pada tuntutan balas jasa politik dari 24 parpol koalisi dan aneka tim sukses yang mengantar kemenangannya, melainkan juga pada konsistensi komitmen untuk membentuk kabinet presidensial yang efektif. Pengalaman 2004-2009 memperlihatkan bahwa kabinet koalisi partai-partai justru menjadi “penjara” bagi Yudhoyono karena acapkali ditelikung oleh partai-partai pendukungnya di parlemen.

Soal berikut yang dihadapi Yudhoyono adalah memaksimalkan peran Boediono sebagai pendamping yang lebih efektif dibandingkan Kalla. Problemnya, jika Boediono lebih tampil sebagai priyayi ketimbang komplementer bagi kekurangan Yudhoyono, maka sulit dibayangkan bahwa pemerintahan hasil Pemilu 2009 bisa lebih baik dari sebelumnya.

Namun tantangan Yudhoyono mungkin lebih ringan jika tiba-tiba Partai Golkar berubah haluan dari “lawan” menjadi “kawan” seperti watak dasarnya. Itu artinya, kita harus bersiap-siap mengelus dada kembali dan merajut harapan akan perubahan pada pemilu berikutnya.

(Dimuat dalam Kompas, 13 Juli 2009).