MASA JABATAN PRESIDEN

Kontroversi usulan Ruhut Sitompul tentang amandemen konstitusi dalam rangka perpanjangan masa jabatan presiden tampaknya belum berakhir. Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membantah dan menegaskan komitmennya untuk berhenti pada 2014, penegasan itu tampaknya belum memuaskan publik. Mengapa?

Pertama-tama perlu digarisbawahi bahwa Ruhut Sitompul adalah Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) yang baru hasil Munas Bandung. Posisi Ruhut yang cukup strategis dalam struktur DPP PD ini tentu menempatkannya sebagai ”juru bicara” partai sehingga pernyataan publik yang dilontarkannya tentu tidak bisa dipandang berdiri sendiri.

Dalam kapasitas sebagai salah seorang pimpinan dalam struktur DPP PD, usulan kontroversial Ruhut Sitompul sangat mungkin telah diketahui oleh unsur pimpinan partai lainnya, termasuk Presiden Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina. Karena itu sangat wajar pula jika muncul berbagai analisis yang meragukan bahwa usulan amandemen konstitusi sebagai pendapat pribadi Ruhut Sitompul. Dalam bahasa lain, usulan Ruhut bisa jadi memang merupakan bagian dari strategi partai dalam rangka memperoleh respon publik atas wacana tiga kali masa jabatan presiden, terutama bagi Yudhoyono.

Percaya Diri Berlebihan

Pertanyaannya kemudian, jika wacana tiga kali masa jabatan presiden menjadi bagian dari strategi politik PD, lantas apa kira-kira faktor yang melatarbelakanginya?

Pertama, kepercayaan diri berlebihan dari kalangan internal PD bahwa Yudhoyono adalah presiden yang paling berhasil dibandingkan presiden-presiden pasca-Soeharto, mulai dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati. Keberhasilan Presiden Yudhoyono terpilih kembali untuk kedua kalinya dalam Pemilu 2009 adalah dasar utama yang membentuk kepercayaan diri berlebihan di kalangan internal PD tersebut. Di sisi lain, kalangan internal PD belum melihat adanya kandidat lain di luar Yudhoyono yang pantas diusung kembali dalam Pemilu 2014.

Kedua, kepercayaan diri berlebihan yang dimiliki oleh Presiden Yudhoyono sendiri atas keberhasilannya seperti tercermin dalam pidato-pidato Presiden, termasuk Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2010 di depan sidang bersama DPR dan DPD. Seperti terekam dalam laporan berbagai media, dalam pidatonya tersebut Presiden Yudhoyono lebih banyak memuji keberhasilan kepemimpinannya ketimbang menyampaikan secara jujur dan obyektif berbagai persoalan bangsa kita yang tak kunjung terselesaikan.

Ketiga, semakin menguat dan mengentalnya budaya kultus individu terhadap diri Presiden Yudhoyono dari para elite politik di sekitar Yudhoyono dan lingkaran dalam Istana Presiden. Akibatnya, bukan hanya muncul usulan sangat naif seperti dilontarkan Ruhut, melainkan juga upaya mencari pembenaran oleh para staf khusus Presiden atas berbagai sikap, perilaku, dan ucapan Yudhoyono.

Menikmati Kultus

Sebagian fenomena kultus individu terhadap diri Presiden Yudhoyono itulah yang secara kasat mata tampak dalam pembagian paket cinderamata yang antara lain berisi buku tentang Agus Harimurti Yudhoyono dan buku batik yang memuat foto-foto Ani Yudhoyono dalam upacara peringatan Proklamasi di Istana Merdeka pekan lalu. Penilaian serupa dapat diberikan atas sisipan lagu ciptaan Yudhoyono ”Matahari Bersinar” di antara lagu-lagu heroik-patriotik serta lagu-lagu daerah pada momentum yang sama.

Juru bicara kepresidenan Julian Adrian Pasha memang membantah bahwa pembagian cinderamata, begitu pula penyisipan lagu ”Mentari Bersinar” ciptaan Yudhoyono, adalah inisiatif pejabat Rumah Tangga Kepresidenan. Akan tetapi, jika inisiatif itu dianggap tidak menyenangkan bagi Yudhoyono dan bahkan mencemarkan nama baik keluarga Cikeas, semestinya ada sanksi bagi para pejabat Istana. Apabila sanksi itu tidak ada maka dapat disimpulkan bahwa Presiden Yudhoyono tampaknya memang ”menikmati” kultus individu yang dipergelarkan kalangan lingkaran dalam Istana Presiden terhadap dirinya.

Uraian singkat di atas menggarisbawahi bahwa dalam situasi dan kultur demikian usulan perpanjangan masa jabatan presiden yang dilontarkan Ruhut Sitompul tampaknya bukan semata-mata inisiatif mantan pengacara yang pernah berafiliasi ke Partai Golkar tersebut. Ia dapat dipandang sekaligus sebagai strategi politik PD dan orang-orang dekat Presiden dalam mencari peluang melanggengkan kekuasaan Yudhoyono melalui amandemen konstitusi.

Personalisasi Kekuasaan

Barangkali inilah bahaya besar yang tengah dihadapi bangsa kita, yakni ketika kecenderungan personalisasi kekuasaan telah menghinggapi para pemimpin negeri ini. Personalisasi kekuasaan lazimnya berawal ketika para pemimpin gagal memisahkan urusan negara di satu pihak, dan urusan keluarga di pihak lain.

Padahal, kejatuhan para kepala negara dan kepala pemerintahan di banyak negara sedang berkembang pada umumnya berpangkal pada kegagalan dalam soal ini, yakni tatkala urusan keluarga yang bersifat privat dipandang dan diperlakukan sebagai urusan negara yang bersifat publik.. Seperti diketahui, Presiden Soeharto juga jatuh atau dipaksa mundur dari jabatannya lantaran telanjur mengidentikkan diri sebagai negara Orde Baru itu sendiri selama hampir tiga dekade kekuasaannya.

Oleh karena itu sebelum bahaya besar tersebut mengancam masa depan bangsa kita, pimpinan PD dan Presiden Yudhoyono sendiri semestinya memberikan klarifikasi yang lebih jernih tentang usulan kontroversial Ruhut Sitompul. Jika usulan itu semata-mata inisiatif Ruhut pribadi semestinya yang bersangkutan memperoleh sanksi sepadan secara organisasi karena usulan kontroversial yang tak hanya mempermalukan partai, tetapi juga menimbulkan persepsi negatif publik kepada Presiden Yudhoyono.

Di sisi lain, parpol-parpol di luar PD semestinya juga tidak terkesan mencoba ”mengail di air yang keruh”. Persoalannya, fondasi utama yang melatarbelakangi munculnya gerakan reformasi pada 1997-1998 adalah penolakan secara mutlak dan permanen terhadap masa jabatan presiden lebih dari dua periode. Karena itu jika Pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen pada 1999 diubah kembali, maka negeri kita tinggal selangkah lagi kembali ke sistem politik otoriter.

(Dimuat dalam Seputar Indonesia, 26 Agustus 2010).