JOKOWI: OPTIMISME BERDEMORKASI

Kemenangan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta –sekurang-kurangnya menurut Litbang Kompas dan semua lembaga penghitung cepat—tidak hanya fenomenal bagi koalisi PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, tapi juga bagi perkembangan demokrasi bangsa kita. Mengapa?

Paling tidak ada empat faktor mengapa kemenangan Jokowi-Ahok sebagai kemenangan demokrasi, sehingga kita patut optimistik atas perkembangannya ke depan. Pertama, sebagian besar masyarakat Jakarta ternyata masih waras. Mereka menolak upaya sejumlah pihak yang hendak mendistorsikan esensi pemilu ataupun pilkada seolah-olah sebagai ajang untuk “memilih agama”. Masyarakat Jakarta yang mayoritas Muslim “meluruskan” kembali hakikat pilkada sebagai arena demokratis untuk memilih pemimpin yang dianggap kompeten tanpa mempersoalkan asal-usul primordial.

Kampanye hitam yang dilakukan sejumlah kalangan melalui berbagai media untuk mendiskreditkan identitas agama Jokowi-Ahok justru berujung antiklimaks pada hari pemungutan suara. Melalui dukungan suara bagi Jokowi-Ahok, masyarakat Jakarta memberi pesan penting agar pilkada (dan pemilu) tidak disalahgunakan sebagai arena politisasi agama.

Kedua, kekalahan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dalam putaran kedua Pilkada Jakarta adalah bukti otentik bahwa dukungan finansial pada umumnya dan politik uang pada khususnya tidak selalu menjanjikan kemenangan bagi yang bersangkutan. Walaupun tidak ada data akurat berapa besar uang disebar untuk membeli dukungan bagi Foke-Nara, diduga kuat jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan yang bisa dilakukan Jokowi-Ahok. Fakta bahwa untuk bantuan sosial pada 2012 saja, Pemda DKI Jakarta mengucurkan lebih dari 1,3 triliun rupiah dari APBD, jelas mengindikasikan betapa fantasisnya jumlah uang yang digelontorkan gubernur untuk merebut simpati menjelang pilkada.

Soalnya, angka tersebut tidak termasuk biaya kampanye serta biaya “mahar” yang konon harus dibayar pasangan Foke-Nara agar memperoleh dukungan partai-partai politik di luar Partai Demokrat, baik pada putaran pertama maupun kedua. Jika perkiraan ini benar, maka kemenangan Jokowi-Ahok merupakan pukulan telak bagi mereka yang beranggapan bahwa kemampuan finansial belaka dapat memenangkan pemilu ataupun pilkada. Bagi demokrasi kita, hal ini tentu merupakan kabar baik, bukan hanya agar para pelaku politik uang benar-benar kapok, tetapi juga agar pemilu dan pilkada bisa menjadi momentum “pengadilan” bagi mereka yang lebih percaya uang ketimbang suara rakyat.

Ketiga, koalisi parpol, sekali lagi, tak lebih dari koalisi para elite yang tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mengubah peta dukungan masyarakat terhadap pasangan calon dalam pilkada. Taburan tokoh petinggi parpol dan tokoh masyarakat yang datang berbondong-bondong memberi dukungan bagi Foke-Nara cenderung dilihat sebelah mata oleh publik ibukota. Betapa tidak, meski secara matematis Foke-Nara yang didukung tujuh parpol besar dan menengah Pemilu 2009 dengan potensi suara sekitar 71,2 persen lebih berpeluang menang, hampir tak berbekas dalam pilkada Jakarta. Karenanya fakta hasil Pilkada Jakarta bagaimana pun merupakan peringatan untuk kesekian kalinya bagi petinggi parpol agar mereka mendengar suara dan aspirasi anggota serta massa pendukungnya sebelum memilih dan memutuskan berkoalisi.

Bagi perkembangan demokrasi kita, ini sekaligus merupakan peringatan bagi para petinggi parpol akan kualitas kepemimpinan mereka yang mereka sebenarnya tidak berakar. Apa yang sering diklaim parpol sebagai “aspirasi dan kepentingan rakyat” dalam realitasnya tak lebih sebagai kepentingan pribadi dan kelompok para elite parpol. Pilkada Jakarta menkonfirmasi, koalisi elite hampir tak berarti ketika suara rakyat yang berdaulat berkehendak lain.

Keempat, fenomena kemenangan Jokowi-Ahok adalah gambaran kerinduan masyarakat kita akan kehadiran pemimpin yang merakyat dan mampu member harapan, bersahaja dan tidak neko-neko, jujur, serta rendah hati. Karena itu simpati dan dukungan terhadap Jokowi khususnya, tidak semata-mata karena cerita suksesnya memimpin Solo, sebuah kota kecil yang kompleksitas persoalannya tidak serumit Jakarta. Yang jauh lebih menentukan adalah kehadiran sosok personal Jokowi yang tidak formal. Pilihan Jokowi atas identitas baju kota-kotak misalnya, merefleksikan “perlawanan” terhadap formalitas dan kemapanan di satu pihak, serta besarnya kehendak untuk perubahan di lain pihak.

Demokrasi Multikultural

Harus diakui secara jujur, masyarakat kita sudah terlalu lelah dengan para pemimpin yang “jaim” –menjaga image—alias penuh pencitraan semu. Masyarakat semakin mendambakan pemimpin yang bisa menyapa, mau mendengar dan berkomunikasi dengan warganya, bukan sekadar pemimpin yang hebat berpidato, pintar memoles diri dengani spanduk dan baliho yang merusak keindahan kota, serta rajin mempromosikan diri melalui iklan layanan masyarakat.

Di sisi lain, Jokowi tampaknya tahu persis, meskipun masyarakat Jakarta relatif terdidik, mereka tidak mudah percaya dengan angka-angka statistik keberhasilan yang disodorkan Foke. Angka-angka yang disodorkan itu mungkin saja benar adanya, namun semua itu tidak berbicara apa pun ketika pada saat yang sama setiap hari warga Jakarta harus bergulat berjam-jam di jalanan yang macet serta harus hidup dalam tata ruang kota yang semrawut dan tidak nyaman bagi warganya.

Di tengah keprihatinan kita atas maraknya tindak kekerasan dan anarki massa berbasis primordial, kemenangan Jokowi-Ahok adalah angin segar bagi tumbuhnya demokrasi multikultural. Konstituen tidak merasa harus memilih atas dasar persamaan garis keturunan, agama, etnis, ras, daerah jika kandidat yang tersedia memang tak layak untuk dipilih.

Masih ada waktu bagi para petinggi parpol untuk berpikir ulang tentang masa depan parpol mereka masing-masing sebelum dipermalukan oleh publik dalam momen “pengadilan” pemilu dan pilkada-pilkada berikutnya. Termasuk di dalamnya, berpikir ulang mengenai calon-calon presiden yang bakal diusung dalam Pemilu 2014 mendatang.

Lantai Sebelas, 21 September 2012.

(Tulisan ini dibuat untuk Kompas, tetapi tidak dimuat)