ARAH PEROMBAKAN KABINET JILID 2

Para petinggi Partai Amanat Nasional saat ini tengah menunggu dengan harap-harap cemas momen ketika akhirnya PAN masuk ke dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Tetapi benarkah PAN akan diajak serta dalam kabinet? Ke mana arah perombakan kabinet jilid 2?

Rona wajah beberapa orang petinggi PAN, termasuk Ketua Umum Zulkifli Hasan, belakangan ini sering tampak sumringah di depan kamera ketika menjawab pertanyaan pewarta seputar rumor masuknya PAN ke dalam Kabinet Jokowi. Para petinggi PAN yakin bahwa dukungan politik mereka terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang dideklarasikan di Istana beberapa waktu lalu tidak dianggap gratis, sehingga akan ada kompensasi dalam bentuk jatah menteri kabinet.

Presiden Jokowi sendiri sudah memberi sinyal ihwal rencana “reshuffle” kabinet jilid 2, namun belum secara langsung menyinggung, apakah ada “wajah baru” di dalam gerbong kabinet hasil perombakan. Jika pun PAN diajak serta ke dalam Kabinet Kerja, belum jelas bagi kita, apakah Presiden Jokowi melakukan itu dengan cara mengurangi “jatah” kursi menteri dari koalisi parpol pendukung lainnya, atau dengan mengurangi menteri dari kalangan profesional nonpartai.

Pertanyaan lain adalah, haruskah PAN atau partai lain memperoleh kompensasi kursi kabinet hanya karena partai-partai tersebutmemberi dukungan politik kepada pemerintahan Jokowi-JK?

Kabinet Berbasis Kinerja

Sejauh yang terekam dalam memori publik, tak ada kesepakatan politik tertulis apa pun antara Jokowi-JK dengan koalisi partai pendukungnya, dalam hal ini koalisi Kerjasama Partai Politik Pendukung Pemerintah (KP4, sebelumnya dikenal sebagai Koalisi Indonesia Hebat). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menjadi basis politik Jokowi, serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai partai-partai yang tergabung dalam KP4, tidak pernah menandatangani kontrak politik tertulis dengan Jokowi-JK, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama. Hal yang sama terjadi dengan PAN. Tidak ada memory of understanding atau semacamnya antara Jokowi dan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN.

Dengan demikian, sebenarnya tidak ada kewajiban bagi Presiden  Jokowi  untuk membagi-bagi kursi menteri sebagai kompensasi atas dukungan politik partai-partai terhadap pemerintahannya. Kursi kabinet diberikan lebih sebagai penghargaan Jokowi  terhadap partai-partai yang mendukungnya secara tulus, dalam arti mau bekerja bergotong-royong membangun negeri kita menjadi lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Karena itu, partai apa mendapat (posisi menteri) apa, dan berapa banyak, tidak tergantung pada besar-kecilnya perolehan suara dalam pemilu legislatif.

Saya menduga, Presiden Jokowi menganut cara pandang seperti di atas. Bagi Jokowi, jumlah kursi kabinet yang diperoleh parpol pendukung tidak ditentukan oleh proporsi besar-kecilnya parpol hasil pemilu legislatif, melainkan lebih ditentukan oleh kualitas kontribusi setiap partai dalam mewujudkan visi misi Presiden khususnya dan memajukan kehidupan kolektif bangsa kita pada umumnya.

Itu artinya, arah perombakan kabinet jilid 2 bukanlah dalam rangka memberi kompensasi atas dukungan politik yang diberikan partai pendukung, lama dan baru, melainkan lebih dalam rangka mempertajam fokus kerja para menteri itu sendiri. Presiden Jokowi menginginkan agar kabinetnya berbasis kinerja. Seperti dinyatakan berulang-ulang oleh mantan Walikota Solo tersebut, pemerintah berharap tahun 2016 menjadi momentum percepatan pembangunan, dan itu berarti percepatan kinerja kabinet, sehingga perekonomian nasional yang mengalami perlambatan pada 2015 segera bisa dipulihkan.

Problem Kabinet Kerja

Kabinet Kerja pernah dirombak pada pekan kedua Agustus 2015 yang lalu. Empat orang menteri dan seorang pejabat setingkat menteri dicopot, seorang lainnya dimutasi ke posisi berbeda. Namun hasil perombakan kabinet jilid 1 tersebut tampaknya tidak memuaskan Jokowi.

Paling kurang ada tiga problem kabinet setelah perombakan tahun lalu. Pertama, ternyata tidak semua menteri bisa mengikuti irama kerja Presiden Jokowi. Sebagian menteri masih bekerja dengan kultur lama, yakni cenderung menunggu “petunjuk” atau “sinyal” dari Presiden, bahkan masih bekerja atas dasar “asal bapak senang” (ABS). Beberapa menteri tampak sibuk, namun lebih sebagai rutinitas dan seremoni kementerian ketimbang sungguh-sungguh menterjemahkan Nawacita Jokowi-JK ke dalam agenda aksi dan kebijakan. Tidak mengherankan jika sejumlah survei satu tahun pemerintahan hasil Pemilu 2014 mengkonfirmasi masih tingginya kekecewaan publik terhadap kinerja kabinet. Beberapa hasil survei bahkan menyebut beberapa nama menteri yang kinerja dianggap masih buruk.

Kedua, Jokowi adalah tipikal Presiden yang lebih suka bekerja ketimbang berwacana. Karena itu Jokowi sangat berharap agar para pembantunya memiliki inisiatif dan kreatifitas dalam menterjemahkan visi-misi Jokowi-JK ke dalam kebijakan sesuai tugas dan tanggung jawab teknis kementerian masing-masing. Seperti potret dirinya, Jokowi berharap para menteri tidak bertele-tele dan cepat mengeksekusi kebijakan di dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab mereka agar hasil kerja pemerintah secepatnya dapat dilihat dan dinikmati rakyat.

Ketiga, kerjasama antarmenteri dan konsolidasi internal kabinet belum optimal. Hal ini tampak antara lain dari kecenderungan beberapa orang menteri menyalahkan dan “mencibir” menteri lain, dan bahkan ada yang melakukan kritik terbuka terhadap kebijakan pemerintah meskipun sang menteri adalah bagian dari pemerintah. Kecenderungan ini jelas tidak sehat, bukan hanya karena membuat “gaduh” dan menciptakan kesan seolah-olah ada friksi di antara para menteri, tapi juga berpotensi memperoleh respon negatif dari pasar dan dunia usaha. Ringkasnya, perombakan diperlukan untuk mengurangi kegaduhan di satu pihak, dan meningkatkan kerjasama serta konsolidasi internal kabinet di lain pihak.

Arah Perombakan Kabinet

Itu artinya,  arah perombakan kabinet jilid 2 mungkin agak meleset dari ekpektasi banyak pihak, terutama partai pendukung Jokowi-JK. Sebagai ungkapan kekecewaan terhadap kinerja sebagian menteri dari parpol yang kinerjanya buruk, Jokowi mungkin akan mengurangi jatah menteri dari koalisi partai pendukung, khususnya Nasdem, PKB, dan Hanura. Sebaliknya, sebagai bentuk penghargaan terhadap dukungan politik yang diberikan PAN, Jokowi akan memberi kompensasi jabatan menteri bagi partai berlambang matahari terbit ini.

Demi tujuan percepatan kinerja pemerintah pula, tidak mustahil Presiden Jokowi akan mengabaikan tekanan politik atas dirinya, termasuk dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati yang secara tak langsung meminta agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Karena itu, sejauh mana Jokowi bisa benar-benar otonom dari pengaruh serta tekanan politik Megawati atau tokoh lain dalam merombak kabinet, akan sangat menentukan efektifitas kabinet ke depan serta kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada umumnya.

Semoga saja Presiden Jokowi menemukan kembali karakter kepemimpinannya yang tidak mudah goyah oleh berbagai bujukan dan tekanan politik. Sudah saatnya Jokowi menjadi Presiden yang benar-benar “presidensial”, dalam arti Presiden yang hanya tunduk kepada konstitusi dan aspirasi rakyat.

(Dimuat dalam Kompas, 27 Januari 2015).