PETA BARU KOALISI PILPRES

Kekalahan telak Partai Golkar atas Partai Demokrat (PD) dalam pemilu legislatif tampaknya akan mengubah sikap partai beringin menghadapi pemilu presiden (Pilpres) mendatang. Tanda-tanda bahwa Golkar hendak merapat kembali ke kubu capres PD Susilo Bambang Yudhoyono semakin jelas. Apa dampaknya bagi peta koalisi Pilpres 2009.

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Khusus yang digelar pada akhir April 2009 ini akan memastikan apakah Golkar mengajukan capres sendiri, berkoalisi kembali dengan PD dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau bergabung dengan Megawati. Namun dengan perolehan suara sekitar 14-15 persen pemilu legislatif, Golkar tampaknya tidak cukup percaya diri untuk mengusung calon presiden sendiri. Apalagi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mulai merancang koalisi baru di luar skenario “Golden Triangle” (Golkar-PDIP-PPP) seperti digagaskan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Di sisi lain, kemenangan PD juga mendorong partai-partai menengah seperti PKS dan PKB lebih merapat ke Yudhoyono ketimbang ke Kalla. Dalam waktu dekat PAN kemungkinan besar juga akan turut bergabung dengan PD dan Yudhoyono daripada berkoalisi dengan PDIP dan Golkar.

Peta Baru Koalisi

Konsekuensi logis dari pergeseran aliansi antarpartai pasca-pemilu legislatif itu adalah kemungkinan semakin mengentalnya dua kubu capres, yakni Yudhoyono dan pasangannya serta Megawati dengan pasangannya. Meski belum jelas siapa calon wakil presiden (cawapres) kedua kubu tersebut, namun peta koalisi antarpartai tampaknya semakin jelas.

Seperti dikemukakan oleh Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Taufik Kiemas, Partai Gerindra pimpinan Probowo Subianto dan Partai Hanura pimpinan Wiranto, tampaknya cenderung memilih Megawati ketimbang Yudhoyono. Namun persoalannya, akumulasi suara PDIP (14-15 persen), Gerindra (4-5 persen), dan Hanura (3-4 persen) belum mencukupi untuk memenuhi persyaratan UU Pilpres, yakni minimum 25 persen perolehan suara secara nasional atau 20 persen kursi DPR.

Namun PDIP masih membutuhkan tambahan dukungan dari salah satu partai agar dapat mengajukan Megawati sebagai capres. Satu-satunya parpol yang kemungkinan akan “ditendang” oleh Yudhoyono dari koalisi yang akan dibentuknya adalah PPP. Manuver politik Suryadharma yang antara lain menggagaskan koalisi “Golden Triangle” bisa menjadi kendala keinginan partai ka’bah berlabuh kembali dengan Yudhoyono.

Oleh karena itu koalisi PDIP, Gerindra, Hanura yang mengusung capres Megawati kemungkinan besar akan berhadapan dengan koalisi PD, PKS, PKB, dan PAN yang mengusung capres Yudhoyono. Dalam peta koalisi seperti ini, Golkar sangat mungkin lebih memilih Yudhoyono ketimbang Megawati. Upaya Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla berkomunikasi intensif dengan Yudhoyono dua hari yang lalu mengindikasikan hal itu.

Bumerang bagi Kalla

Skenario Yudhoyono untuk menunda meminang Golkar hingga pemilu legislatif berlangsung, tampaknya cukup berhasil. Pernyataan publik Kalla akan kesediaannya menjadi capres kini menjadi bumerang bagi Golkar pada umumnya, dan saudagar Bugis tersebut pada khususnya. Perolehan suara Golkar yang merosot sangat signifikan dalam pemilu legislatif, menjadi sumber gugatan elite politik partai beringin lainnya terhadap Kalla.

Dalam posisi sebagai peraih suara kedua atau ketiga pemilu legislatif, Golkar kini tidak lagi menentukan arah koalisi. Sebaliknya, Kalla justru tampak panik ketika PKS, PKB, dan PAN semakin merapat ke Yudhoyono, dan Gerinda serta Hanura mengindikasikan bergabung dengan Megawati. Daripada ditinggalkan kereta Yudhoyono, Kalla pun segera meluncur ke Cikeas, Bogor, Senin malam yang lalu.

Satu-satu partai lolos parliamentary threshold yang belum jelas posisi politiknya adalah PPP. Jika Golkar (14-15 persen suara legislatif) hanya mengandalkan dukungan PPP (5-6 persen), jelas tidak cukup untuk mengusung pasangan capres seperti diamanatkan UU Pilpres. Maka tidak ada pilihan lain bagi Golkar kecuali bergabung kembali dengan Yudhoyono.

Pertanyaan besarnya, apabila Yudhoyono menerima kembali Golkar, apakah jenderal kelahiran Pacitan tersebut masih mempercayai Kalla sebagai cawapres?

Pilpres Tidak Menarik

Konsekuensi peta baru koalisi capres tersebut adalah berlangsungnya satu putaran Pilpres, sehingga pada awal Agustus 2009 bangsa kita telah memiliki presiden terpilih, lebih awal dua setengah bulan dibandingkan Pemilu 2004. Presiden Yudhoyono hampir pasti akan berhadapan kembali dengan Megawati dalam posisi berbeda dibandingkan Pilpres 2004 putaran kedua. Jika pada Pilpres putaran kedua 2004 Megawati dalam posisi incumbent, maka kini status incumbent berada di tangan Yudhoyono.

Oleh karena itu Pilpres 2009 sebenarnya tidak begitu menarik karena capresnya merupakan “daur ulang” Pilpres putaran kedua 2004. Juga hampir bisa dipastikan bahwa Yudhoyono akan memenangkan kembali pertarungan Pilpres 2009, dan kubu Megawati kembali menjadi kekuatan oposisi di DPR.

Pertanyaan tersisa tinggallah, siapa yang akan dipinang Yudhoyono sebagai cawapres untuk menghadang Megawati yang mungkin memilih Prabowo Subianto sebagai cawapresnya? Saya menduga Presiden Yudhoyono tengah berpikir keras soal ini. Namun saya juga tidak yakin bahwa bapak mertua Anissa Pohan ini akan memilih Kalla atau Hidayat Nur Wahid.

Oleh karena itu, dua di antara kemungkinan yang akan dipilih Yudhoyono adalah, pertama, mencari tokoh Golkar di luar Kalla yang memiliki tingkat elektabilitas relatif tinggi. Paling kurang ada dua nama yang mungkin menjadi pertimbangan Yudhoyono, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Akbar Tandjung. Namun mengingat riak-riak konflik yang pernah terjadi antara Sultan dan Yudhoyono berkenaan dengan status keistimewaan Yogyakarta, dan juga keinginan Sultan menjadi capres ketimbang cawapres, maka peluangnya bisa direbut Akbar Tandjung.

Kedua, Yudhoyono memilih tokoh nonpartai seperti Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani. Namun pilihan atas Sri berisiko, karena Yudhoyono memperhitungkan resistensi partai-partai di satu pihak, dan kebutuhan dukungan politik DPR di lain pihak.

Oleh karena itu, cawapres pendamping Yudhoyono tampaknya akan turut ditentukan hasil Rapat Konsultasi Nasional DPD Golkar pada 16 April ini serta Rapimnas Khusus yang akan digelar pada 23 April 2009. Siapa pun yang memperoleh mandat Golkar berpeluang mendampingi Yudhoyono pada periode 2009-2014 mendatang.

Kalimalang,15 April 2009.

(Dimuat Seputar Indonesia, 17 April 2009)