KOALISI PASCA-KONGRES PARTAI DEMORAT

Terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dipandang sebagai momentum perubahan kepemimpinan partai di Indonesia. Mampukah Anas mewarnai pola interaksi baru partai-partai koalisi setelah terbentuknya sekretariat gabungan?

Tidak bisa dipungkiri bahwa partai-partai koalisi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkepentingan atas munculnya kepemimpinan baru dalam PD. Persoalannya, selama ini parpol koalisi tidak mudah berkomunikasi dengan Hadi Utomo, mantan ketua umum PD, yang tidak begitu jelas peranannya di balik bayang-bayang kebesaran Yudhoyono. Apalagi sebagai pemimpin partai terbesar Hadi Utomo jarang sekali tampil secara publik dan mengemukakan pikirannya tentang isu-isu strategis bangsa kita.

Karena itu wajar jika parpol-parpol koalisi, Golkar, PKS, PAN, PKB, dan PPP berharap agar Anas selaku ketua umum baru PD dapat membangun pola interaksi baru yang memungkinkan kerjasama mereka berdampak positif pada efektifitas pemerintahan hasil Pemilu 2009. Harapan itu tentu bertambah besar terkait terbentuknya sekretariat gabungan parpol koalisi di bawah kendali Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie selaku ketua harian.

Sekadar Juru Bicara?

Sebagai ketua umum partai termuda di antara parpol-parpol koalisi memang tidak mudah bagi Anas untuk menata ulang pola interaksi dalam setgab yang baru saja dibentuk Yudhoyono. Apalagi kendali formal koalisi berada di tangan Aburizal Bakrie, pemimpin partai terbesar kedua, yang manuver-manuver politiknya sering menjadi acuan parpol-parpol lain di DPR.

Namun rekam jejaknya sebagai mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) serta sosok personalnya yang santun dan low profile barangkali bisa menjadi modal utama Anas sebagai komunikator antara Presiden Yudhoyono dengan parpol-parpol koalisi. Hanya saja, Anas bisa terperangkap sekadar sebagai ”juru bicara” bagi Yudhoyono jika dia tidak memiliki platform politik yang jelas dalam membangun format interaksi baru di antara parpol-parpol yang tergabung dalam setgab koalisi.

Barangkali inilah salah satu tantangan eksternal yang bakal dihadapi Anas pasca-terpilih sebagai ketua umum PD. Yakni membentuk kepemimpinan partai yang memungkinkan dia benar-benar dipercaya sebagai tangan kanan Yudhoyono dalam mengendalikan syahwat kekuasaan parpol-parpol koalisi. Hanya dengan cara itu barangkali Anas bisa menjadi dirinya sendiri dan tidak sekadar bayang-bayang kebesaran sosok Presiden Yudhoyono.

”Deal” Tingkat Tinggi

Kehadiran setgab koalisi sendiri harus dibaca sebagai produkl ”deal politik” tingkat tinggi antara Presiden Yudhoyono dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie. Di satu pihak Yudhoyono berkepentingan untuk menyelamatkan pemerintahannya tanpa ”gangguan politik” DPR hingga Pemilu 2014. Sedangkan di pihak lain, Aburizal juga berkepentingan agar berbagai kasus yang dialaminya sebagai pemilik usaha kelompok Bakrie tidak menjadi sasaran tembak pemerintah peradilan..

Seperti diketahui, semburan lumpur panas Lapindo yang tak kunjung berakhir di Sidoardjo, Jawa Timur, dan dugaan pengemplangan pajak oleh kelompok usaha Bakrie, adalah dua di antara kasus-kasus yang menyulitkan hubungan Bakrie dengan pemerintah. Karena itu melalui posisinya sebagai ketua harian setgab koalisi Aburizal tentu berharap tidak hanya memperoleh kompensasi berupa penghentian kasusnya, melainkan juga akan berusaha mencari celah untuk mengontrol pemerintahan Yudhoyono.

Barangkali di sinilah tantangan besar yang bakal dihadapi Anas dalam konteks setgab koalisi. Sebagai ketua umum partai pemenang Pemilu 2009, Anas tidak memiliki otoritas dalam setgab koalisi karena posisi pimpinan tertinggi koalisi dipegang langsung oleh Presiden Yudhoyono. Dalam kaitan ini mungkin tak banyak yang bisa diperankan oleh mantan anggota KPU ini kecuali turut terperangkap untuk menyelamatkan deal politik yang telah disepakati Yudhoyono dan Aburizal Bakrie.

Transaksi Politik

Oleh karena itu dinamika politik koalisi parpol pendukung Presiden Yudhoyono pasca-kongres PD mungkin tak banyak berubah. Janji Golkar melalui Aburizal untuk tidak menggulirkan penggunaan hak menyatakan pendapat tampaknya diamini pula oleh parpol-parpol koalisi lainnya, sehingga Anas tidak perlu lagi bekerja keras untuk itu.

Apabila Anas Urbaningrum memiliki idealisme, tantangan besar lain yang dihadapinya adalah bagaimana meminimalisasi potensi keberadaan setgab koalisi sekadar sebagai ajang transaksi politik di antara parpol-parpol pendukung pemerintah. Soalnya, tanda-tanda ke arah itu sudah tampak, mulai dari mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang penuh kontroversi, terhentinya upaya penggunaan hak menyatakan pendapat, dan berangsur-angsur tenggelamnya penyelesaian skandal Bank Century.

Secara obyektif setgab koalisi memang diperlukan untuk mengefektifkan dukungan parpol-parpol yang tergabung di dalamnya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Yudhoyono. Namun ketika pengelolaan setgab koalisi dipercayakan kepada Aburizal, maka yang berlangsung pada akhirnya adalah penyerahan bulat-bulat kontrol dan kendali koalisi di bawah partai beringin.

Pertanyaannya, sadarkah Anas Urbaningrum bahwa sebagai tokoh muda pemimpin partai terbesar dia pada akhirnya hanyalah sekadar ”sekrup” dari putaran roda koalisi yang sarat dengan perangkap transaksi politik?

(Dimuat dalam Seputar Indonesia, 27 Mei 2010).