KOCOK-ULANG FORMASI KOALISI?

Pandangan akhir fraksi-fraksi dalam Panitia Khusus Angket skandal Bank Century ternyata cenderung membelah koalisi politik pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera konsisten menyalahkan Boediono dan Sri Mulyani selain sejumlah pejabat dan mantan pejabat publik lainnya yang dinilai bertanggung jawab dalam skandal Century. Akankah terjadi kocok-ulang formasi koalisi?

Baru berlangsung sekitar empat bulan, koalisi politik di antara Partai Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PKB, dan PPP untuk mendukung SBY-Boediono ternyata mulai retak. Alih-alih saling mendukung dalam mengamankan kebijakan pemerintah, ketegangan politik dan saling curiga, terutama antara Golkar dan PKS di satu pihak, serta kubu SBY dan Demokrat di pihak lain, mewarnai masa akhir tugas Pansus Century yang dibentuk DPR pada akhir 2009.

Koalisi politik yang ditandatangani melalui kontrak politik antarparpol tersebut kini bahkan menjadi beban sekaligus “penjara politik” bagi Presiden SBY. Meskipun Presiden SBY telah membagi-bagikan kursi menteri secara proporsional kepada setiap parpol koalisi, namun hal itu ternyata tidak mengurangi intensitas “perlawanan” Golkar dan PKS dalam membuka “aib” pemerintah di balik penyelamatan Bank Century melalui kebijakan bail out senilai 6,7 triliun rupiah.

Salah sejak Awal

Pilihan Presiden SBY untuk membentuk koalisi politik “superjumbo” yang mencakup lebih dari 75 persen kekuatan parpol di DPR sebenarnya wajar dan sah-sah saja. Secara obyektif koalisi politik memang diperlukan oleh SBY karena Partai Demokrat yang menjadi basis politiknya hanya menguasai sekitar 26 kursi DPR. Jumlah kursi tersebut jelas jauh dari mencukupi untuk mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen.

Namun pengalaman pemerintahan SBY periode 2004-2009 memperlihatkan bahwa koalisi politik bukanlah jaminan bagi efektifitas pemerintahan. Koalisi politik yang juga melibatkan partai-partai yang sama tersebut ternyata tidak mengurangi “perlawanan” DPR terhadap pemerintah. Seperti diketahui, selama masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I, paling kurang muncul 14 usulan penggunaan hak interpelasi dan sembilan usulan hak angket, yang ironisnya sebagian digagas oleh parpol-parpol koalisi.

Karena itu pembentukan koalisi politik untuk periode 2009-2014 semestinya didasarkan pada pengalaman pahit periode sebelumnya. Artinya, Presiden SBY tidak harus membentuk koalisi superjumbo seperti sekarang jika memang tidak ada jaminan bagi dukungan terhadap pemerintahannya. Namun semuanya sudah telanjur, ibarat “nasi telah menjadi bubur”. Apa yang tengah dialami Presiden SBY saat ini adalah risiko politik yang harus dihadapi akibat kekeliruan pilihan politik yang telah berlangsung sejak awal. Termasuk di dalamnya kekeliruan dalam penyusunan KIB II yang sangat bernuansa politik.

Kegagalan Politik Demokrat

Ketegangan politik di antara parpol koalisi sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya Partai Demokrat selaku pemimpin koalisi lebih lihai dan cerdas dalam mengelola relasi dan komunikasi politik dengan parpol anggota koalisi. Persoalannya, parpol yang dibina oleh Presiden SBY ini tidak secara maksimal memanfaatkan posisi mereka sebagai pemimpin koalisi. Hal ini tampak jelas dari kecenderungan para politisi Demokrat yang lebih memilih untuk membuat pernyataan public melalui media ketimbang menjalin komunikasi dan lobi-lobi politik secara langsung dengan politisi dari anggota koalisi.

Pilihan berkomunikasi melalui media seperti ini bukan hanya tidak strategis, tetapi justru menciptakan ketegangan politik antarparpol dan akhirnya menjadi “blunder” dalam relasi parpol koalisi. Lobi-lobi politik baru intensif dilakukan oleh Demokrat menjelang akhir masa kerja Pansus Century, sehingga terlambat mengantisipasi menggumpalnya “perlawanan” Golkar dan PKS.

Masih minimnya “jam terbang” para politisi Demokrat mungkin menjadi faktor penting yang menyebabkannya. Namun pengalaman politik bangsa kita selama periode pemerintahan SBY yang pertama semestinya menjadi pelajaran bagi Demokrat bahwa koalisi politik pun perlu dirawat dan dirangkul agar produktif bagi efektifitas pemerintahan. Soalnya sangat jelas, tidak ada makan siang gratis dalam politik.

Risiko Kocok Ulang

Apakah dengan demikian Presiden SBY harus mengocok ulang formasi koalisi dengan menendang Golkar dan PKS serta menggantikannya dengan PDI Perjuangan dan Gerindra?

Barangkali risiko politik yang harus dihadapi SBY terlalu besar jika atas dasar sikap kritis mereka, Golkar dan PKS dikeluarkan dari koalisi. Masalahnya, SBY tidak hanya menghadapi oposisi kedua parpol tersebut di DPR, tetapi juga “perlawanan” publik. Sebab dalam kacamata publik, apa yang dilakukan oleh Golkar dan PKS, terlepas dari kepentingan politik di belakangnya, adalah membuka skandal Century secara terang-benderang seperti juga dikehendaki oleh Presiden SBY.

Apabila Presiden SBY memilih untuk mengikat janji dengan PDI Perjuangan dan Gerindra –sebagai pengganti Golkar dan PKS—tetap saja tidak ada jaminan bahwa dua parpol ini pun bisa seiring-sejalan dengan SBY dan Demokrat. Hakikat koalisi politik dalam skema presidensial berbasis multipartai hampir selalu longgar dan tidak disiplin.

Oleh karena itu pilihan paling aman bagi Presiden SBY dan Demokrat adalah merangkul kembali Golkar dan PKS dengan cara mengambil alih tanggung jawab politik atas kesalahan kebijakan yang diduga dilakukan oleh Boediono dan Sri Mulyani. Sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, Presiden SBY harus melakukan itu jika ingin menyelamatkan negeri ini dari kisruh politik yang tidak berujung.

(Dimuat dalam Seputar Indonesia, 26 Februari 2010).