PUBLIK BERKORBAN BAGI DEMOKRASI

Hasil survei nasional Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) yang dirilis akhir pekan lalu menggarisbawahi relatif tingginya dukungan publik, hampir 80 persen, terhadap demokrasi. Potret empiris ini menepis anggapan bahwa seolah-olah masyarakat “rindu” Orde Baru. Tapi mengapa kualitas kinerja pemerintahan dan lembaga-lembaga demokrasi tak kunjung lebih baik?

Sebelumnya, kajian Freedom House Institute yang dirilis Kompas (19/9) menengarai merosotnya kualitas pemerintahan dan demokrasi di negeri kita dibandingkan pencapaian dua tahun sebelumnya (2010). Pada Juni 2012, lembaga Fund for Peace, juga berpusat di Amerika Serikat, menempatkan Indonesia dalam kategori negara hampir “gagal” dan berada di peringkat ke-63 dari 178 negara di seluruh dunia. Skala tindak pidana korupsi yang masih merajalela, tindak kekerasan dan anarki yang mengancam pluralitas bangsa, dan pengurasan sumberdaya alam yang tidak terkendali, adalah beberapa contoh saja yang mengindikasikan hal itu.

Sementara itu pemerintah melalui kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan United Nations Development Programme (UNDP) pada 2009 bahkan sudah merilis hasil kajian bertajuk “Indeks Demokrasi Indonesia” yang mengkonfirmasi rendahnya kualitas kinerja lembaga-lembaga demokrasi yang dihasilkan oleh pemilu yang semakin bebas dan langsungg. Kajian yang mengadopsi sebagian instrumen Freedom House dan dilakukan di 33 provinsi tersebut menemukan, meski indeks kebebasan sipil relatif tinggi, tetapi indeks hak-hak politik dan indeks kinerja lembaga demokrasi seperti pemerintah, parlemen, dan lembaga peradilan relatif rendah.

Refleksi Kekecewaan

Di luar hasil kajian di atas, sejumlah lembaga survei lain sebenarnya sudah merilis temuan serupa, yakni merosotnya kepercayaan publik terhadap partai politik, parlemen, lembaga peradilan dan pemerintah. Karena itu cukup menggembirakan bahwa tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap demokrasi relatif tinggi dibandingkan proporsi responden yang menolak sistem demokrasi sebagaimana dikonfirmasi oleh survei LIPI. Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja institusi demokrasi ternyata berbanding terbalik dengan tingkat dukungan dan harapan terhadap sistem demokrasi.

Fakta lapangan ini sekurang-kurangnya menggambarkan tiga kecenderungan. Pertama, relatif besarnya harapan masyarakat akan terwujudnya ideal-ideal demokrasi sebagai sistem politik yang dianggap lebih menjanjikan dibandingkan sistem politik lainnya. Mayoritas masyarakat kita sadar bahwa para politisi partai dan pejabat publik di parlemen, lembaga peradilan, dan pemerintah belum memenuhi harapan, sehingga mereka memberikan penilaian kritis terhadap kinerja institusi demokrasi. Tak jauh berbeda dengan hasil survei lain, temuan tim LIPI mengkonfirmasi, tingkat kepercayaan terhadap parpol, parlemen, dan lembaga peradilan, berkisar antara 23 hingga 32 persen.

Kedua, temuan-temuan tersebut mengindikasikan, pengorbanan dan kesabaran masyarakat tampaknya merupakan modal politik terpenting bagi tegak dan bertahannya demokrasi di negeri ini. Meskipun hanya 12,8 persen responden yang merasa bisa mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan serta sekitar 30,1 persen yang beranggapan bahwa keluhan mereka diperhatikan oleh pejabat publik, hal itu tidak mengurangi kepercayaan dan dukungan publik terhadap sistem demokrasi. Harapan itu terus dirajut dari satu pemilu ke pemilu dan dari pilkada ke pilkada berikutnya meski tak kunjung bisa dipenuhi oleh para pejabat publik terpilih. Unjuk rasa dan demonstrasi akhirnya menjadi pilihan untuk mengungkapkan kekecewaan atas kinerja lembaga-lembaga demokrasi memenuhi harapan pubik.

Ketiga, praktik demokrasi pasca-Orde Baru tampaknya masih terbatas pada pembentukan institusi-institusi demokrasi seperti parpol, pemilu, parlemen, lembaga peradilan, dan pemerintah-pemerintah hasil pemilu dan pilkada. Pada saat yang sama infrastruktur dasar demokrasi tersebut belum terisi para politisi, wakil rakyat, dan para penyelenggara negara yang memiliki keberpihakan kepada nasib rakyat dan bangsa kita. Tidak mengherankan jika, meski pemerintah pusat dan daerah berganti setiap lima tahun, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan berjalan terus.

Seharusnya Malu

Kepercayaan dan dukungan publik terhadap demokrasi sudah tentu melegakan dan menggembirakan. Namun fakta lapangan seperti ini semestinya tidak berhenti sekadar sebagai hasil survei ataupun kajian akademik belaka. Sebaliknya, temuan hasil survei seharusnya bisa menjadi cambuk bagi para politisi parpol, wakil rakyat, dan para penyelenggara negara untuk introspeksi dan koreksi diri. Lebih jauh lagi, para elite politik yang memperoleh mandat dari rakyat melalui pemilu dan pilkada semestinya merasa malu dengan fakta begitu besarnya “pengorbanan” publik bagi demokrasi.

Betapa tidak, setiap menjelang pemilu dan pilkada, publik merajut kembali harapan mereka akan hari esok yang lebih baik. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada yang relatif tinggi mencerminkan hal itu. Namun problemnya para elite politik cenderung menyalahgunakan mandat rakyat dan kekuasaan mereka untuk kepentingan yang bersifat pribadi, kelompok, dan golongan sendiri.

Karena itu tantangan terbesar negeri ini bukanlah soal “kesiapan” rakyat kita berdemokrasi seperti sinyalemen sebagian kalangan. Tantangan terbesar justru terletak pada masih buruknya kualitas komitmen etis para politisi dan elite penyelenggara negara dalam memenuhi harapan publik. Seperti tampak pada realitas politik kontemporer, para politisi dan elite penyelenggara negara hanya pintar memobilisasi, memanfaatkan, dan bahkan memanipulasi dukungan rakyat dalam pemilu dan pilkada, namun cenderung abai dalam mengelola kekuasaan mereka secara benar dan bertanggung jawab.

Dalam hubungan ini sudah waktunya fokus perhatian kita dialihkan dari sekadar merancang prosedur pemilu dan pilkada yang demokratis ke arah rancang-bangun institusi-institusi demokrasi yang berkinerja lebih baik dan akuntabel. Pertanyaannya, apakah para politisi, wakil rakyat, dan pejabat publik siap dan mau “berkurban” bagi kejayaan negeri kita?

(Dimuat dalam Kompas, 23 Oktober 2012).