KOALISI DI TIKUNGAN TERAKHIR

Meskipun dalam beberapa hari ini arah koalisi partai politik pendukung calon presiden mulai agak jelas, namun keputusan final sebenarnya baru diambil di menit-menit terakhir. Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa akhirnya menjadi dua pasangan pengantin Pilpres 2014. Mengapa begitu alot? Mengapa Partai Golkar justru memilih mendukung Prabowo-Hatta?

Sulit dipungkiri bahwa pembentukan poros koalisi pengusungan capres 2014 cenderung lebih alot dibandingkan Pilpres 2004 dan 2009. Ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, tak satu pun parpol yang memperoleh mandat untuk mengusung pasangan capres-cawapres tanpa kewajiban berkoalisi dengan parpol lainnya, termasuk bagi parpol pemenang pemilu, PDI Perjuangan, yang ternyata hanya memperoleh 18,95 persen. Artinya, tak satu pun parpol yang memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden –yakni memperoleh minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara hasil pileg secara nasional—tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain.

Kedua, peta kekuatan 10 parpol hasil Pileg menyebar sedemikian rupa sehingga hampir semua parpol di luar PDI-P yang mengusung Jokowi dan Gerindra yang menominasikan Prabowo memiliki posisi tawar relatif tinggi dalam berkoalisi. Akibatnya, muncul situasi saling menjajaki sekaligus saling menunggu satu sama lain. Jadi, meskipun komunikasi politik, silaturrahmi, dan saling berkunjung antarpetinggi parpol sangat intens, mereka cenderung saling mengunci satu sama lain.

Ketiga, sejak awal Jokowi selaku capres yang diusung oleh PDI-P sudah membuat rambu-rambu koalisi yang diinginkannya, yakni koalisi berbasis kesamaan haluan (platform) politik dan “ramping” dari segi jumlah parpol yang turut berkoalisi. Konsekuensi logis dari rambu-rambu Jokowi ini adalah munculnya tarik-ulur dukungan, karena harapan petinggi parpol akan kompensasi kekuasaan atas dukungan politik yang diberikan, tidak kunjung diperoleh dari Jokowi dan PDI-P.

Bisa jadi, soal “siapa mendapat apa, bagaimana, dan mengapa” merupakan bagian yang paling alot dari negosiasi koalisi, termasuk di kubu Prabowo dan Partai Gerindra. Tidak mengherankan jika PKS dan PPP sempat mengancam untuk tidak bergabung ke poros Gerindra apabila Prabowo secara sepihak memutuskan Ketua Umum PAN Hatta Radjasa sebagai cawapres.

Keempat, sejumlah lembaga survei sudah mengkonfirmasi jauh-jauh hari sebelumnya, hanya ada dua orang capres yang bisa menjadi “magnet” dalam Pilpres 2014, yakni Jokowi dan Prabowo. Oleh karena itu sejak awal tidak ada petinggi parpol yang berminat berkoalisi dengan Partai Golkar dan Partai Demokrat. Walaupun Golkar merupakan pemenang kedua pileg dan Aburizal sebagai capres sudah diputuskan sejak Rapimnas 2012, para politisi tidak melihat potensi Ketua Umum Golkar ini bersaing dengan Jokowi dan Prabowo. Apalagi hasil-hasil survei menunjukkan elektabilitas Aburuzal yang cenderung stagnan.

Nasib yang sama dialami oleh Partai Demokrat dan Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun Demokrat menyelenggarakan konvensi untuk menentukan capres yang akan diusung, namun sejak awal konvensi ala SBY tersebut diragukan mampu mewadahi seleksi capres secara bermutu. Dahlan Iskan yang memenangkan konvensi bahkan harus gigit jari karena tidak dihargai oleh SBY dan internal Demokrat. Betapa tidak, para petinggi Demokrat justru mewacanakan hendak mengusung Sri Sultan Hamengku Buwono X ataupun Pramono Edhi Wibowo sebagai capres kendati akhirnya kandas juga.

Berbagai faktor yang dikemukakan di atas akhirnya menggagalkan munculnya poros koalisi yang ketiga. Semula berbagai kalangan berharap Golkar dan Demokrat bisa saling berkoalisi agar tersedia pilihan selain Jokowi dan Prabowo. Namun tidak ada antusiasme di Demokrat, khususnya SBY, dalam mengajak Golkar berkoalisi, mungkin karena berkali-kali merasa tertipu oleh partai beringin. Sebaliknya, Golkar juga tidak begitu berharap berkoalisi dengan Demokrat, bukan hanya karena popularitas partai segitiga biru yang benar-benar anjok, melainkan juga karena SBY tampaknya cenderung menawarkan sang adik ipar, Pramono Edhie Wibowo, ketimbang pemenang konvensi.

Politik Dua Kaki

Pilihan Aburizal yang memperoleh mandat Rapimnas 2014 untuk membawa Golkar berkoalisi dengan Prabowo dan Gerindra sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Sebagaimana pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, Golkar adalah parpol “licin” yang tidak mau kehilangan kesempatan untuk berkuasa. Pada 2004, meskipun Wiranto-Solahudin Wahid selaku capres-cawapres Golkar gagal dalam Pilpres putaran pertama, begitu pula Koalisi Kebangsaan yang mengusung Megawati-Hasyim Muzadi dan didukung Golkar kalah pada putaran kedua, Golkar tetap memperoleh bagian kekuasaan melalui Jusuf Kalla yang berpasangan dengan SBY. Sementara itu pada 2009, Golkar mengusung Jusuf Kalla-Wiranto sebagai capres-cawapres, tetapi lagi-lagi takluk oleh pasangan SBY-Boediono. Namun hampir semua orang tahu, Golkar yang kalah pilpres justru memperoleh jatah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid 2 yang tak kalah banyak dibandingkan parpol lain yang benar-benar berkeringat.

Pada Pilpres 2014 Golkar tampaknya tak mau kehilangan kesempatan memperoleh “kue kekuasaan” kendati gagal mencapreskan Aburizal. Karena itu pilihan paling aman bagi Golkar adalah mendukung pengusungan kader sekaligus mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, sebagai cawapres Jokowi di satu pihak, dan berkoalisi dengan Gerindra yang mengusung Prabowo-Hatta Radjasa di lain pihak. Dengan demikian, siapa pun pemenang Pilpres 2014, entah Jokowi atau Prabowo, Golkar turut andil di dalamnya, dan tentu saja berharap memperoleh bagian kekuasaan seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Keputusan Golkar bergabung dengan Prabowo dapat dikatakan sebagai strategi jitu untuk tetap berada dalam lingkaran kekuasaan. Aburizal selaku pemegang mandat Rapimnas Golkar 2014 tampaknya tidak mau tenggelam dalam kebimbangan seperti dialami oleh SBY dan Partai Demokrat yang akhirnya memilih tidak turut ambil bagian dalam salah satu poros koalisi.

Implikasi Format Koalisi

Bagaimana implikasi format dua poros koalisi Pilpres 2014? Secara jumlah, koalisi “ramping” yang dibayangkan Jokowi barangkali memang terwujud karena selain PDI-P (109 kursi), hanya ada PKB (47), Nasdem (35) dan Hanura (16 kursi) sebagai partner koalisi. Dengan demikian sebuah kabinet ahli atau profesional bisa dibentuk jika Jokowi-JK memenangkan pilpres. Artinya, Jokowi dan PDI-P tidak harus menghitung bagi-bagi kekuasaan secara berlebihan sebagai “balas jasa” bagi parpol yang berkeringat. Pengalaman selama 10 tahun pemerintahan SBY memperlihatkan, KIB yang didominasi wakil parpol berdampak pada kinerja pemerintahan yang tidak maksimal.

Namun yang kurang dihitung oleh Jokowi adalah relatif kecilnya jumlah kursi PDI-P sebagai basis politik Jokowi di DPR. Dengan dukungan Nasdem dan PKB, koalisi pendukung Jokowi di parlemen nasional hanya 191 kursi atau 34 persen dari kekuatan DPR (560 kursi). Itu artinya, jika Jokowi-JK menang Pilpres 2014 dan format koalisi tidak berubah maka pemerintahannya kelak harus berjuang keras di Senayan agar kebijakan-kebijakan pemerintah tidak “diganggu” parpol oposisi di DPR.

Hal serupa potensial akan dialami Prabowo-Hatta Radjasa jika memenangkan pilpres, karena total kursi Gerindra, PAN, PKS, dan PPP hanya 201 kursi atau sekitar 35,8 persen dari kekuatan DPR. Namun ketika Golkar turut serta dalam koalisi mendukung Prabowo-Hatta, total potensi kekuatan di Senayan menjadi 292 kursi atau 52,1 persen. Akan tetapi angka-angka ini bukanlah jaminan bahwa pasangan capres-cawapres yang satu lebih menjanjikan dibandingkan pasangan yang lain.

Apalagi, politik bukan semata-mata soal hitungan suara atau kursi belaka. Apabila presiden terpilih kelak membuat kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa kita demi kejayaan Ibu Pertiwi, maka jumlah kursi atau suara bukan faktor yang menentukan. Di situ, yang menentukan adalah suka cita rakyat menyaksikan pemimpinnya yang bekerja tulus untuk mereka.

(Dimuat dalam Kompas, 20 Mei 2014)