PROBLEM PEROMBAKAN KABINET

Wacana perombakan kabinet kini mulai bergulir padahal pemerintahan hasil Pemilu 2014 baru berusia tujuh bulan. Seberapa penting perombakan kabinet? Apakah sudah waktunya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo?

Seperti diamanatkan oleh Pasal 17 ayat (2) UUD 1945, menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi, Presiden memiliki otoritas penuh untuk mengangkat siapa saja yang dianggap layak dan memiliki kualifikasi di bidangnya sebagai pembantu Presiden. Selain itu, Presiden mempunyai kewenangan penuh pula untuk memberhentikan para menteri yang dianggap tidak layak dan berkinerja buruk. Dengan demikian perombakan kabinet adalah suatu “rutinitas” yang melekat pada otoritas seorang Presiden dalam skema demokrasi presidensial. Artinya, Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan menteri negara kapan saja dan terhadap siapa saja yang bekerja tidak optimal, tanpa harus dibebani oleh berbagai intrik politik, baik di lingkar dalam maupun lingkar luar Istana.

Namun problemnya, dalam kehidupan politik bangsa kita perombakan kabinet telanjur direspon, disikapi, dan dipersepsikan sedemikian rupa, seolah-olah memiliki makna simbolik tertentu, sehingga segenap jagat politik menunggu momen tersebut dengan harap-harap cemas. Pergunjingan publik biasanya tak hanya terkait soal siapa dan menteri apa yang bakal didepak, dan siapa pula yang akan menggantikan, melainkan juga disertai rumor yang melatarbelakangi pilihan sang Presiden. Intrik politik lebih keras dan bahkan cenderung vulgar acapkali berkembang di lingkungan partai-partai politik pengusung presiden dan wapres. Tidak mengherankan jika tensi politik di sekitar perombakan kabinet seringkali tidak kalah riuh dan gaduh dibandingkan saat menjelang pembentukan kabinet.

Trauma Perombakan Kabinet

Pertanyaannya, mengapa perombakan kabinet menjadi isu politik yang begitu sensitif dalam kehidupan bangsa kita? Pertama, pada era Kabinet Persatuan (1999-2001), Presiden Abdurrahman Wahid begitu sering memberhentikan para menteri, namun tidak jelas alasan pencopotannya. Hal ini menimbulkan kekecewaan parpol pendukung yang menterinya turut dicopot oleh almarhum Gus Dur. Seperti diketahui, pemberhentian Presiden Gus Dur oleh MPR atas usul DPR hasil Pemilu 1999, antara lain dipicu oleh perombakan kabinet yang tidak mengenal “aturan” ini. Perombakan kabinet ala Gus Dur ini akhirnya menjadi pengalaman traumatik bagi parpol pendukung pemerintah.

Kedua, kabinet-kabinet pada era reformasi, sejak pemerintahan Gus Dur, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada dasarnya adalah kabinet koalisi parpol pendukung presiden. Parpol pendukung berkepentingan agar memperoleh kompensasi politik yang layak dalam bentuk jatah menteri sesuai kontribusi dan “keringat” mereka dalam mendukung keterpilihan sang Presiden (dan wakilnya). Karena itu ketika ada momen perombakan kabinet, parpol pendukung berharap agar jatah menteri mereka bertambah, atau minimal tidak berkurang dari sebelumnya.

Ketiga, berbeda dengan kepentingan parpol pendukung, publik dan berbagai elemen masyarakat sipil justru berharap agar Presiden mengurangi jumlah menteri yang berasal dari parpol agar terbentuk kabinet profesional yang hanya loyal terhadap pemerintah dan negara, serta mengabdi untuk bangsa kita. Kepentingan parpol, yang juga beragam, seringkali bertabrakan dengan kepentingan publik terkait isu perombakan kabinet. Kegaduhan politik acapkali muncul dari gesekan berbagai kepentingan yang kemudian turut “digoreng” oleh berbagai media yang lebih mencari sensasi ketimbang akurasi.

Keempat, meskipun berbagai pihak yang berbeda kepentingan sangat antusias dalam menyikapi perombakan kabinet, pengalaman selama ini memperlihatkan bahwa perombakan kabinet tidak pernah bisa memuaskan semua pihak. Perombakan kabinet pada era Gus Dur bahkan berujung kejatuhan

mantan Ketua Umum PBNU tiga periode tersebut dari jabatan presiden. Mungkin karena trauma dengan pengalaman Gus Dur, Presiden Megawati (2001-2004) menghindari perombakan kabinet. Karena itu peristiwa menonjol pada era Megai bukanlah perombakan kabinet, melainkan mundurnya Menko Polkam SBY dari Kabinet Gotong Royong pada 11 Maret 2014 sebagai akibat konfliknya dengan Presiden Megawati menyusul meningkatnya popularitas SBY sebagai calon presiden menjelang Pemilu 2004.

Atas dasar pengalaman Gus Dur dan Megawati, Presiden SBY (2004-2014) sangat hati-hati dalam melakukan perombakan kabinet. Dalam beberapa kali perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) periode pertama (2004-2009), para menteri yang diganti tidak sepenuhnya terkait kinerja mereka, melainkan lebih didasarkan pada pertimbangan keutuhan koalisi parpol pendukung SBY. Pada periode kedua (2009-2014), SBY bahkan lebih memilih mengorbankan pembantu terbaiknya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, ketimbang “menghukum” Partai Golkar, yang bersama-sama dengan PKS, mempermalukan pemerintah di DPR terkait skandal Bank Century. Demi hubungan baik dengan Abdurizal Bakrie (Golkar) dan harmoni semu sekretariat gabungan koalisi parpol pendukung pemerintah, SBY membiarkan Menteri Keuangan terbaik se-Asia itu “mundur” dari kabinet dan menerima “tawaran” sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia. Pada perombakan kabinet berikutnya, akhir Oktober 2011, Presiden SBY bahkan hanya menambah formasi wakil menteri (wamen) dari semula enam orang menjadi 19 orang wamen.

Problem Jokowi

Persoalan hampir sama, bahkan sangat mungkin lebih pelik dan kompleks, akan dihadapi oleh Presiden Jokowi terkait perombakan kabinet. Problem itu di antaranya, pertama, Jokowi adalah presiden pertama pada era reformasi yang tidak menjabat sebagai pimpinan partai. Dalam sebutan kurang tepat yang dilontarkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, Jokowi tak lebih dari “petugas partai” yang tak berkuasa atas partai yang dipimpin untuk keempat kalinya oleh puteri Bung Karno tersebut. Sementara itu Gus Dur (PKB), Megawati (PDIP), dan SBY (Demokrat), adalah ketua-ketua umum serta ketua dewan pembina parpol mereka masing-masing saat terpilih menjadi presiden.

Kedua, Jokowi bukan hanya tidak memiliki hubungan harmonis dengan PDI Perjuangan sebagai basis politiknya, tetapi juga mempunyai relasi cenderung konfliktual dengan Megawati dan jajaran partai banteng. Hubungan tidak harmonis ini berimbas pula dalam relasi dengan parpol-parpol lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Itu artinya, dalam soal perombakan kabinet, Jokowi tidak hanya harus melayani kepentingan PDIP dan Megawati, melainkan juga Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura. PDI Perjuangan, misalnya, sebagai parpol pengusung Jokowi-JK yang merasa paling “berkeringat”, tentu berharap agar “jatah” menteri bagi mereka bertambah jika perombakan kabinet dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Ketiga, Presiden Jokowi sendiri sebenarnya tidak begitu puas dengan formasi Kabinet Kerja yang diumumkannya pada tanggal 26 Oktober 2014 yang lalu. Menurut informasi yang saya peroleh dari sumber di lingkungan Istana, hanya sekitar 50-60 persen dari 34 orang menteri kabinet tersebut yang benar-benar dipilih oleh Jokowi sendiri. Selebihnya adalah wakil-wakil dari parpol koalisi pengusung serta “titipan” dari Megawati, Wapres Jusuf Kalla yang harus diakomadasi di dalam kabinet.

Keempat, Presiden Jokowi harus menghitung pula kompensasi politik bagi parpol yang mengalihkan dukungan politiknya ke Jokowi-JK, baik karena pergantian ketua umum parpol maupun perubahan haluan politik. Persoalannya, ketika PDI Perjuangan dan KIH tidak total mendukung pemerintahannya, Jokowi justru memperoleh dukungan politik dari parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok. Mengingat tidak ada makan siang gratis dalam politik, wajar saja jika ada parpol yang berharap agar Presiden Jokowi membuka peluang unsur KMP untuk bergabung ke dalam kabinetnya.

Penumpang Gelap

Di luar semua faktor di atas, tantangan terberat Jokowi adalah melunakkan hati Sang Ibu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Dalam pidato di Kongres Bali Megawati mensinyalir adanya “penumpang gelap” dalam pemerintahan Jokowi, suatu sinyal politik yang memperlihatkan kekecewaan Mega atas orang-orang pilihan Jokowi di lingkar dalam Istana. Jika sinyalemen Mega itu benar, tentu tidak mudah bagi mantan Walikota Solo dan Gubernur Jakarta itu mengocok ulang kabinet yang bisa memuaskan semua pihak.

Oleh karena itu perombakan kabinet belum tentu bisa menjadi solusi bagi efektifitas dan produktifitas pemerintahan Jokowi-JK. Perombakan kabinet tidak mustahil akan menjadi sumber konflik dan kegaduhan politik baru yang tidak produktif bagi bangsa kita. Dalam kaitan itu, pilihan terbaik bagi Presiden Jokowi saat ini adalah mendorong para pembantunya agar lebih fokus, mengurangi pencitraan dan kontroversi, serta mempercepat penyerapan anggaran dan belanja pemerintah agar perekonomian yang kini lesu darah bisa segera bergairah, bangkit, dan pulih kembali.

Para menteri yang tidak fokus dan berkinerja buruk, tentu harus diganti. Namun momentum perombakan itu sebaiknya dilakukan setelah kabinet setahun bekerja pada Oktober 2015 mendatang.

(Dimuat dalam Kompas, 11 Mei 2015).