MANUVER POLITIK GOLKAR

Pemilihan umum masih sekitar tiga tahun lagi. Namun Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto secara prematur telah mencalonkan kembali Joko Widodo sebagai Presiden 2019-2024. Ada apa? Bagaimana kita membaca manuver politik Golkar?

Deklarasi dukungan pencalonan kembali Jokowi pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional Golkar tersebut tak hanya membuat kerongkongan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati sedikit tercekat. Segenap jagat politik Tanah Air pun dibuat terheran-heran dengan manuver politik Setya Novanto mengingat Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, rival bebuyutan Golkar sejak Pemilu 1999. Oleh sebagian kalangan, deklarasi dukungan yang dinyatakan hanya selang sehari setelah Presiden mengumumkan formasi baru Kabinet Kerja itu dicurigai sebagai siasat baru Golkar untuk menjerat Jokowi agar parpol warisan Orde Baru ini bisa menjadi kendaraan politik Jokowi dalam pemilu mendatang.

Benarkah demikian? Persoalannya, sekitar sebulan sebelumnya, Partai Golkar “menyalib” di tikungan kegamangan politik partai banteng, yakni antara pilihan mendukung dan menggembosi pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur Jakarta. Secara resmi Golkar akhirnya tak hanya mendukung pencalonan Ahok bersama-sama dengan Partai Nasdem dan Partai Hanura, tetapi juga berhasil membujuk mantan Bupati Belitung Timur tersebut untuk maju dalam Pilkada 2017 melalui jalur partai politik. Meski sedikit kecewa, relawan “Teman Ahok” akhirnya dapat memahami dan menerima pilihan Ahok yang sebelumnya hendak maju melalui calon perseorangan.

Empat Faktor

Deklarasi premature Golkar dapat dipandang sebagai ungkapan terima kasih partai beringin atas kursi kabinet yang diperoleh kader Golkar Airlangga Hartarto. Namun demikian, paling kurang ada empat faktor lain yang melatarbelakangi, mengapa Golkar merasa perlu mendukung Jokowi sebagai capres 2019, padahal sebelumnya sudah mendeklarasikan sebagai partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Pertama, seperti secara umum dilansir media, Partai Golkar mendukung Jokowi karena merasa  sejalan dengan haluan pembangunan yang diletakkan Jokowi-JK yang berorientasi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat melalui berbagai paket kebijakan percepatan pembangunan ekonomi dan sejumlah proyek infrastruktur skala besar yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air. Sebagai partai kekaryaan warisan Soeharto yang sejak awal berideologi “pembangunan”, Golkar hendak turut serta dalam karya dan kerja besar pemerintahan Jokowi-JK mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat bangsa kita.

Terlepas dari soal, apakah semua itu tulus atau tidak, deklarasi dukungan bagi Jokowi untuk capres 2019 bertolak dari rasionalitas yang sama. Artinya, jika sejumlah indikator makro ekonomi seperti tingkat inflasi yang relatif rendah, pertumbuhan ekonomi cukup menjanjikan, dan stabilitas politik terjaga, maka tidak ada alasan bagi Golkar untuk tidak mendukung pencalonan kembali Jokowi dalam pilpres mendatang ketika secara obyektif partai beringin tidak memiliki figur yang menjanjikan untuk jabatan presiden. Setelah generasi Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, dan Aburizal Bakrie purna bhakti, serta Wiranto, Prabowo Subianto, dan Surya Paloh  memilih untuk membentuk partai sendiri, relatif belum muncul figur mumpuni yang mampu menjadi jangkar kepemimpinan politik, baik internal maupun eksternal Golkar.

Kedua, deklarasi prematur Golkar bisa pula dilihat sebagai cara Golkar membangun simpati publik dalam rangka meraih dukungan elektoral dengan memanfaatkan popularitas Jokowi, sehingga partai beringin berharap dapat meraih elektabilitas signifikan dalam pemilu legislatif yang akan datang. Golkar ingin memperoleh kredit dari keberhasilan Jokowi-JK, sehingga bisa berjaya kembali dalam meraih kursi DPR pada pemilu serentak mendatang. Dengan memberi dukungan lebih awal bagi Jokowi, Golkar tidak hanya memberi persekot politik kepada mantan Gubernur Jakarta tersebut, melainkan juga berharap dapat turut mengkapitalisasi persepsi positif publik terhadap Jokowi bagi kepentingan politik Golkar.

Ketiga, deklarasi dukungan terhadap Jokowi adalah cara Golkar membujuk Jokowi agar calon wakil presiden pendamping Jokowi dalam pilpres mendatang berasal dari Golkar. Kegagalan beruntun Golkar dalam pilpres-pilpres sejak 2004 melatarbelakangi hal ini. Pada Pilpres 2004 Golkar gagal mengantar kandidat hasil konvensi Golkar, Wiranto (berpasangan dengan Salahudin Wahid), menjadi presiden. Golkar bahkan “digembosi” oleh jajaran struktural partai menyusul kekalahan Akbar Tandjung dalam kompetisi internal merebut tiket menjadi capres. Meski demikian, Golkar bersama sejumlah partai  pendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan menjadi bagian dari koalisi besar pendukung SBY-JK.

Pada Pilpres 2009, Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla yang “diceraikan” oleh SBY mencoba peruntungan menjadi capres berpasangan dengan Wiranto. Akan tetapi Golkar kembali gagal meraih kursi presiden, dikalahkan SBY yang mengambil pasangan baru, Budiono,  sebagai wapres. Puncak kegagalan  Golkar terjadi pada 2014. Partai bersimbol warna kuning ini tak hanya gagal mengajukan capres dan wapres sendiri, tetapi juga gagal memenangkan pasangan Prabowo-Hatta Radjasa yang turut diusungnya bersama-sama dengan partai-partai Koalisi Merah Putih. Jadi, Golkar yang secara internal tengah mengalami krisis figur layak jual berharap dapat mendampingi Jokowi sebagai cawapres pada Pilpres 2019 mendatang.

Keempat, sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden Jokowi sebagai  kader PDI Perjuangan memiliki relasi kurang harmonis dengan internal partai yang menjadi basis politik mantan Walikota Solo dan Gubernur  DKI Jakarta tersebut. Identifikasi dan penyebutan Jokowi sebagai “petugas partai” jelas mencerminkan hal itu. Terlepas dari aturan baku di internal bagi kader partai banteng, secara faktual Jokowi adalah presiden yang memperoleh mandat rakyat dan karena itu hanya tunduk kepada konstitusi. Sebagai presiden pilihan rakyat semestinya jajaran elite PDI Perjuangan lebih menghormati dan membanggakan Jokowi ketimbang kalangan nonpartai banteng.

Singkatnya, Jokowi  bukan hanya merasa tidak nyaman di internal partainya sendiri, tetapi juga cenderung disia-siakan oleh jajaran elite PDI Perjuangan. Karena itu bisa dipahami jika Jokowi menyambut gembira setiap parpol baru yang menyatakan dukungan terhadap pemerintahannya. Bagi Jokowi, dukungan partai-partai mantan Koalisi Merah Putih tersebut tak hanya memperkuat basis politiknya di parlemen, melainkan juga meningkatkan kepercayaan dirinya, sehingga Jokowi bisa lebih “independen” dari tekanan PDI Perjuangan dan Megawati.

Dalam kaitan ini, deklarasi Golkar mendukung Jokowi sebagai capres  2019 harus dibaca sebagai siasat partai beringin memanfaatkan kegagalan PDI Perjuangan merawat dan mengawal kepresidenan Jokowi. Jadi, di tengah kelangkaan figur yang mumpuni, Golkar memanfaatkan pengalaman politik mereka untuk mengendalikan arah dan formasi politik nasional yang pada akhirnya lebih menguntungkan para elite Golkar sendiri ketimbang siapa pun di luar partai beringin.

Langkah Kuda

Sementara itu deklarasi dukungan Golkar bagi pencalonan kembali Ahok sebagai Gubernur Jakarta dapat diibaratkan sebagai “langkah kuda” partai beringin dalam menelikung PDI Perjuangan yang tampak terus gamang menyikapi Ahok dan Pilkada Jakarta 2017. Golkar bukan hanya tidak memiliki kader yang layak jual sebagai calon gubernur Jakarta, melainkan juga menghitung potensi melimpahnya simpati elektoral terhadap Golkar jika partai beringin mendukung Ahok.

Kelihaian Golkar menangkap peluang inilah yang tidak dimiliki oleh para elite PDI Perjuangan. Partai kaum Soekarnois ini seringkali tergagap dalam merespons isu politik kontemporer karena para elitenya hanya sibuk merawat dan memperbarui kultus mereka terhadap sang ketua umum, Megawati, di satu pihak, dan memburu rente bagi diri sendiri di lain pihak. Akhirnya, Jokowi dan Ahok pun memilih untuk berteduh di bawah rindangnya pohon beringin ketimbang.

Namun perlu segera dicatat, Jokowi dan Ahok bukanlah bidak-bidak politik yang mudah tunduk begitu saja pada “langkah kuda” para elite Golkar. Karena itu kita amat berharap agar Jokowi dan Ahok tetap berdiri tegak di atas konstitusi dan memegang teguh mandat politik untuk benar-benar mensejahterakan rakyat dan menyelamatkan masa depan bangsa kita.

Terlalu besar biaya politik yang harus ditanggung bangsa ini jika figur visioner seperti Jokowi dan Ahok turut terpenjara oleh tarik-menarik kepentingan jangka pendek para elite partai yang saling jegal-menjegal dalam pemilu dan pilkada.

(Dimuat dalam Kompas, 27 Agustus 2016).