GOLKAR DI PENGUJUNG SEJARAH?

Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya hampir selalu menarik dicermati. Apalagi Munas Golkar kali ini dilakukan pasca-kekalahan beruntun dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden. Masih adakah masa depan bagi parpol warisan Orde Baru ini?

Terlepas dari berbagai kritik atasnya, Partai Golkar adalah salah satu aset politik bangsa kita. Golkar merupakan partai pelopor yang menjadikan pluralitas sebagai fondasi berpolitik ketika partai-partai lain cenderung mengibarkan ideologi golongan sebagai alternatif bagi Pancasila. Selain itu, Golkar adalah parpol pertama yang benar-benar bersifat “nasional” tatkala parpol-parpol lain lebih merepresentasikan etnis, agama, atau daerah dalam lanskap politik Indonesia yang beragam.

Namun problematiknya, watak pluralistik demikian bukan lagi monopoli Golkar. Partai-partai politik baru yang tumbuh dan besar akhir-akhir ini –terutama Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Hanura—bukan hanya duplikat karena meng-copy karakteristik parpol warisan Soeharto tersebut, melainkan juga sekaligus “mengambil alih” massa pendukung partai beringin. Tak mengherankan jika cerita kegagalan Golkar di suatu daerah, hampir selalu disertai kisah keberhasilan Demokrat, Gerindra ataupun Hanura. Partai Demokrat bahkan mengalahkan Golkar dalam Pemilu 2009 yang lalu.

Perangkap Pragmatisme

Uraian awal di atas hendak menegaskan, persoalan krusial Golkar dalam momentum Munas kali ini adalah merumuskan kembali identitas, watak, dan karakteristik partai sebelum partai beringin benar-benar terkubur sebagai sejarah. Urgensi perumusan kembali identitas Golkar tak hanya tampak dari kegamangan segenap elite partai menjelang pemilu yang lalu, melainkan juga terlihat dari disorientasi elite partai dalam menyikapi berbagai isu strategis bangsa kita. Dalam perdebatan tentang arah pengelolaan ekonomi nasional misalnya, hampir tidak tampak visi orisinal Golkar, kecuali sekadar retorika “kemandirian ekonomi” yang belum begitu jelas argumen, tesis dan anatominya.

Dilemanya, tak pernah ada upaya serius segenap elite Golkar untuk mendiskusikan kembali relevansi identitas dan visi yang berlaku saat ini bagi masa depan partai. Hampir seluruh elite partai beringin terperangkap pada perdebatan artifisial tentang calon ketua umum. Perangkap lainnya adalah polemik berkaitan dengan posisi politik Golkar, apakah hendak menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Yudhoyono atau menjadi oposisi di parlemen.

Padahal perdebatan tentang calon ketua umum dan posisi politik Golkar semestinya dilakukan dalam kerangka visi baru Golkar yang dirumuskan kembali sesuai tuntutan dan tantangan masa depan. Karena itu tak mengherankan jika perdebatan tentang calon ketua umum ataupun posisi politik Golkar cenderung kehilangan konteks, sehingga yang terkesan secara publik tidak lebih sebagai pameran pragmatisme politik –yang tentu saja tidak menguntungkan bagi pembentukan citra partai ini.

Kehilangan Isu

Fenomena Pemilu 2009 menggambarkan dengan jelas bahwa Golkar sesungguhnya “kehilangan isu” dibandingkan misalnya Partai Demokrat atau Partai Gerindra. Pesan kampanye melalui berbagai media tak hanya terkesan malu-malu dalam memposisikan diri, tetapi juga tidak mampu memberi harapan baru bagi rakyat yang merindukan perubahan. Akibatnya, sebagian basis massa pendukung partai beringin beralih ke partai-partai “duplikat Golkar” seperti Partai Demokrat, Gerindra, dan Hanura.

Di sisi lain, kesibukan Ketua Umum Jusuf Kalla sebagai Wapres dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono yang menjabat Ketua DPR, tak hanya menjadikan partai tak terurus dan minim konsolidasi. Lebih jauh lagi, partai beringin kehilangan patron politik di tengah kecenderungan umum partai-partai mengandalkan pencitraan figur sebagai substitusi kegagalan parpol menawarkan program politik yang jelas bagi publik.

Kecenderungan yang sama akan berlangsung pada Pemilu 2014 jika tidak ada upaya elite merumuskan kembali identitas dan visi baru partai. Itu artinya, secara berangsur tetapi pasti, Golkar berpotensi menjadi partai “gurem” yang merangkak kembali dari bawah untuk sekadar ikut pemilu ataupun lolos persyaratan ambang batas parlemen yang persentasenya makin tinggi dari pemilu ke pemilu.

Membangun Kepercayaan

Karena itu sebelum terkubur dan menjadi bagian dari sejarah politik negeri ini, segenap elite Golkar perlu menahan diri agar tidak tergoda pada isu seputar syahwat kekuasaan belaka. Persoalan terpenting Golkar bukanlah memilih ketua umum atau mencari posisi politik yang tepat di hadapan pemerintahan Yudhoyono.Pekerjaan rumah terbesar partai beringin dalam momentum Munas kali ini adalah merumuskan kembali identitas dan visi partai dalam rangka memulihkan kepercayaan rakyat.

Sebagai aset politik negeri ini, segenap elite Golkar perlu merumuskan arah perubahan negeri ini 10-20 tahun ke depan, dan juga menimbang serta menilai kembali, misalnya, arah reformasi politik, ekonomi, dan hukum bangsa kita satu dekade terakhir. Dengan demikian Golkar tidak sekadar bersikap reaktif terhadap berbagai isu yang bersifat day-to-day politik, tetapi memiliki cetak-biru yang jelas untuk menilai, apa saja yang salah atau keliru, serta apa pula yang sudah benar dalam pengelolaan negeri ini, sehingga perangkap salah-urus negara tidak terulang kembali.

Semestinya identitas, visi, dan cetak-biru partai yang baru itulah yang menjadi produk utama Munas Golkar, yang kemudian dimandatkan kepada ketua umum dan pengurus baru untuk disosialisasikan dan diperjuangkan. Hanya saja masalahnya, munas ataupun kongres partai-partai politik di negeri ini acapkali berhenti sebagai momentum pergantian ketua umum belaka. Penantian rakyat akan perubahan yang lebih baik tinggallah seonggok harapan yang turut menguap bersamaan dengan berakhirnya gegap-gempita Munas.

(Dimuat dalam Kompas, 5 Oktober 2009)