Sebagai partai terbesar Pemilu 2004, hingga saat ini Partai Golkar tidak kunjung mendeklarasikan calon presiden (capres). Ketika Partai Demokrat sibuk mempromosikan keberhasilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PDI Perjuangan wara-wiri mencari cawapres pendamping Megawati, Partai Golkar terkesan gamang, seolah-olah menunggu “godot” yang tak kunjung hadir. Ada apa?

Barangkali inilah buah dari keputusan Rapimnas Golkar 2007 dan 2008 yang menganulir tradisi konvensi yang digelar menjelang Pemilu 2004. Meskipun konvensi gagal mengantarkan capres Golkar ke Istana, tetapi tradisi konvensi berhasil melembagakan mekanisme kompetisi secara fair dan demokratis. Konvensi juga memberi kesempatan bagi setiap kandidat bersaing atas dasar kompetensi dan platform politik mereka. Bandingkanlah jika Golkar menggunakan metode survei yang cenderung menghasilkan tokoh populer, tetapi belum tentu memiliki komitmen kekaryaan –jatidiri partai berlambang beringin ini.

Tak mengherankan jika para elite Golkar yang kecewa seperti Marwah Daud Ibrahim dan Yudhi Krisnandi justru mengikuti konvensi capres yang diselenggarakan oleh Dewan Integritas Bangsa, atau merespons tawaran Megawati yang tengah mencari cawapres pendamping sebagaimana dilakukan oleh Sri Sultan HB X, Akbar Tandjung, dan Surya Paloh. Tentu tak ada yang salah dengan langkah para tokoh tersebut karena partai beringin yang gamang saat ini dianggap bukan lagi “rumah politik” yang menjanjikan bagi mereka.

Iklan Malu-malu

Cermin kegamangan Golkar juga tampak dalam iklan kampanye mereka melalui media cetak dan elektronik. Berbeda dengan iklan kampanye Partai Demokrat yang berapi-api menepuk dada atas keberhasilan Presiden Yudhoyono, atau iklan Partai Gerindra yang menggelorakan semangat perubahan, atau iklan PDI Perjuangan yang menantang pemerintah dengan program sembako murah, iklan Partai Golkar terkesan malu-malu.

Dalam iklan di media elektronik misalnya, Golkar terlihat gamang memposisikan diri sebagai bagian dari pemerintahan Yudhoyono, sehingga yang ditonjolkan pertama-tama adalah “prestasi” di DPR. Padahal, klaim atas “prestasi” Golkar di DPR belum tentu produktif jika dihubungkan dengan citra publik Dewan yang merosot akhir-akhir ini. Namun mengklaim “prestasi pemerintah” sebagai keberhasilan Golkar juga bermasalah, karena Golkar adalah “penumpang terakhir” yang turut serta dalam kereta Kabinet Indonesia Bersatu. Itu pun setelah Presiden Yudhoyono membujuk Wapres Jusuf Kalla merebut jabatan Ketua Umum Partai Golkar, sehingga Koalisi Kebangsaan yang digalang PDI Perjuangan dan Golkar di DPR membubarkan diri pada akhir 2004.

Di satu pihak iklan kampanye malu-malu Golkar dapat dipahami sebagai produk dari posisi dilematis Wapres Kalla yang harus mempertahankan komitmennya mendukung Yudhoyono sampai akhir masa jabatan. Namun di pihak lain, sikap malu-malu Golkar sesungguhnya merupakan cermin dari kegagalan partai beringin mengelola potensi strategisnya secara tepat dan cerdas.

Kalah Sebelum Perang

Pilihan Golkar untuk menunda deklarasi pencalonan presiden hingga pemilu legislatif usai tentu mengurangi daya tawar partai ini dalam berhadapan dengan partai lain. Apalagi jika ternyata perolehan suara Golkar dalam pemilu legislatif tidak begitu signifikan seperti diindikasikan beberapa hasil survei. Tak mengherankan pula apabila Golkar kini lebih sebagai “penonton” dari persaingan capres Yudhoyono dan Megawati.

Sebagai partai terbesar dengan taburan tokoh berpengalaman, sangat riskan bagi Golkar menunda terus deklarasi capres. Apabila ternyata perolehan suara Golkar merosot dan Partai Demokrat memenangkan pemilu legislatif seperti diindikasikan hasil survei LSI Saiful Mujani, Wapres Kalla belum tentu “dilirik” oleh Yudhoyono. Kalaupun putera Pacitan ini mengajak kembali Kalla sebagai pasangannya, Golkar akan kehilangan daya tawar dalam menentukan kabinet dan arah pemerintahan.

Karena itu strategi pemenangan pemilu semestinya dikelola dalam satu paket antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pilihan untuk menunda terus deklarasi capres bukan hanya menjadikan Golkar “kalah sebelum berperang”, melainkan juga membatasi peluang memobilisasi dukungan dalam pemilu legislatif. Memang benar preferensi pilihan rakyat dalam kedua pemilu cenderung berbeda. Tetapi jangan-jangan hal itu hanya potret Pemilu 2004 yang belum tentu terjadi pada pemilu mendatang.

Perlu Skenario Alternatif

Apabila Golkar masih ingin menjadi partai yang menentukan arah bangsa ini, maka tak ada argumen yang masuk akal untuk menunda terus deklarasi capres. Tak ada salahnya Wapres Kalla secara personal tetap berkomitmen mendampingi Presiden Yudhoyono hingga akhir masa jabatan. Akan tetapi di sisi lain, secara institusi Golkar juga perlu mendeklarasikan Kalla atau siapa pun sebagai capres apabila Presiden Yudhoyono tak kunjung memberi “sinyal” yang menggembirakan partai beringin.

Skenario alternatif lain yang bisa dicoba Golkar adalah mendesain model koalisi yang benar-benar dibangun atas dasar program dan platform politik yang jelas, terarah, dan terukur. Ini penting tak hanya dalam rangka pendidikan politik dan pencerdasan bangsa kita, melainkan juga untuk menghindari koalisi atas dasar sahwat kekuasaan belaka. Karena itu sikap malu-malu dan gamang Golkar sebenarnya tak perlu terjadi seandainya segenap elite partai ini lebih berani merancang scenario alternatif.

Rugi besar bagi Golkar apabila hanya bersedia menjadi “ban serep” bagi Partai Demokrat yang hanya bisa mengklaim keberhasilan pemerintah, tetapi relatif tidak bersuara di DPR. Juga rugi besar bagi bangsa ini jika pertarungan politik Pemilu 2009 hanya terperangkap dalam metafora permainan “yo-yo” dan “gasing” yang tidak mencerdaskan.

Kalimalang, 3 Februari 2009.