GAGALNYA SIASAT POLITIK GOLKAR

Setelah Aburizal Bakrie memperoleh kepercayaan sebagai Ketua Harian Sekretariat Gabungan Koalisi, Fraksi Partai Golongan Karya di DPR mengusulkan dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar per anggota untuk setiap daerah pemilihan. Gagal memperoleh dukungan rekan-rekan parpol koalisi, partai beringin mengusulkan dana pembangunan Rp 1 miliar per desa. Dana buat rakyat, atau siasat baru Golkar “menjerat” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono?

Barangkali sudah menjadi rahasia umum bahwa politik Golkar adalah politik yang hampir sepenuhnya keruh, kalau pun tidak mau disebut sebagai cenderung ”kotor”. Kepiawaian para politisi partai beringin berpolitik hampir tiada bandingannya di negeri ini.

Betapa tidak, setelah diajak turut serta dalam koalisi pendukung Yudhoyono, Golkar justru mempermalukan Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat (PD) melalui perlawanan politik DPR dalam kasus Bank Century. Usai mendorong pemberhentian Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet Indonesia Bersatu II, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie malah memperoleh kepercayaan Yudhoyono sebagai salah satu pimpinan kunci setgab koalisi.

Penyimpangan Konstitusi

Bagi Partai Golkar, politik tampaknya benar-benar dipandang dan diimplementasikan sebagai ”seni dari berbagai kemungkinan”. Karena itu ketika Presiden Yudhoyono dan PD sudah terjerat dalam skema kepemimpinan setgab koalisi, Golkar secepat kilat menyiapkan jerat dalam bentuk usulan dana aspirasi yang tidak masuk akal itu. Tatkala usulan dana yang nilai totalnya Rp 8,4 triliun tersebut tidak memperoleh respon, Golkar pun mengusulkan Rp 1 miliar per desa atau total Rp 72 triliun untuk seluruh desa di Indonesia jika jumlahnya 72.000 desa.

Terlepas dari soal besaran nilainya, dari segi otoritas DPR sebagai lembaga legislatif, baik dana aspirasi maupun dana desa yang dibiarkan dikontrol oleh anggota Dewan jelas merupakan penyimpangan konstitusi yang terang benderang. Argumen bahwa DPR juga memiliki fungsi anggaran untuk membenarkan keberadaan dana aspirasi, jelas keliru karena konteks fungsi anggaran Dewan lebih pada keniscayaan berlakunya kontrol parlemen terhadap alokasi dan distribusi APBN yang diusulkan pemerintah.

Fungsi pengelolaan anggaran negara sepenuhnya merupakan otoritas pemerintah yang tidak bisa diganggu gugat dan diciderai oleh kepentingan politik jangka pendek parpol-parpol di DPR. Karena itu bisa dipahami jika berbagai elemen masyarakat bersikap sangat keras terhadap usulan dana aspirasi yang diajukan Fraksi Golkar melalui Badan Anggaran DPR. Seperti sudah dikemukakan misalnya oleh Transparency International Indonesia, usulan itu tak hanya merupakan penghinaan terhadap akal sehat publik, tapi juga mengarah pada perampokan uang rakyat yang dilegalkan oleh DPR.

Faktor Rujuk dengan Mega

Posisi strategis Aburizal Bakrie sebagai pimpinan setgab koalisi bersama-sama dengan Presiden Yudhoyono, tampaknya dilihat oleh parpol warisan Orde Baru ini sebagai peluang besar untuk menggolkan kepentingan-kepentingan politiknya. Dalam pandangan umum kalangan internal Golkar, posisi Ical dalam kepengurusan setgab mengindikasikan kepercayaan sekaligus ketergantungan Yudhoyono yang besar, sehingga seolah-olah apa pun usulan Golkar bakal diterima oleh sang pemimpin koalisi.

Sebelum Presiden Yudhoyono ”rujuk” kembali dengan mantan Presiden Megawati pada momentum 1 Juni 2010 yang lalu, persepsi kalangan internal Golkar tersebut bisa jadi memang benar. Meskipun perbaikan hubungan personal Yudhoyono-Megawati tidak serta merta mengubah peta politik koalisi, tetapi sekurang-kurangnya kini Golkar memiliki pesaing baru yang sewaktu-waktu bisa menggantikan posisinya dalam koalisi jika elite Golkar memaksakan agenda-agenda politiknya sendiri.

Bisa diduga, perkembangan politik mutakhir inilah yang mendorong parpol-parpol koalisi berani ”melawan” Golkar dan karena itu menolak usulan dana aspirasi yang tidak jelas peruntukan, mekanisme pengelolaan, distribusi, dan akuntabilitasnya itu. Tidak mengherankan jika sebagian parpol yang semula dapat ”memahami” dan bahkan konon ”menerima” usulan itu dalam forum setgab koalisi, akhirnya beramai-ramai menolak usulan Golkar.

Harmoni Semu

Penolakan sebagian parpol koalisi tampaknya merupakan pukulan politik bagi Golkar. Salah seorang pimpinan Golkar bahkan sempat mengancam untuk keluar dari koalisi politik pendukung Yudhoyono kendati kemudian dibantah oleh Aburizal. Ancaman ini tampaknya memang tidak serius, karena jika benar maka ”rekonsialiasi” dengan Megawati tentu bisa menjadi momentum bagi Yudhoyono untuk benar-benar meninggalkan Golkar dan merangkul PDI Perjuangan ke pangkuan koalisi.

Secara obyektif, baik Presiden Yudhoyono maupun Golkar dan Aburizal, sebenarnya saling membutuhkan dan juga saling memanfaatkan satu sama lain. Namun kelihaian dan kelicikan politik Golkar lebih memungkinkan parpol kepanjangan tangan Soeharto ini lebih banyak mengambil keuntungan ketimbang Yudhoyono. Bagi Golkar, ”tidak ada makan siang gratis dalam politik”, sehingga jika Yudhoyono ingin dikawal hingga Pemilu 2014, maka kontrol atas koalisi harus berada dalam genggaman partai beringin.

Barangkali perangkap sekaligus risiko politik seperti inilah yang perlu dihitung ulang oleh Presiden Yudhoyono. Kesempatan menghitung ulang itu kini relatif terbuka dengan tersunggingnya senyum Megawati menyalami Yudhoyono pada 1 Juni 2010 yang lalu. Tetapi semua ini tentu berpulang pada Yudhoyono, apakah terus membiarkan Golkar merongrong pemerintah yang dipimpinnya. Soalnya, rongrongan dan jerat politik Golkar bakal terus ditebar ketika pilihan-pilihan politik Yudhoyono hanya bertolak dari ”harmoni semu” relasi dengan parpol koalisi.

(Dimuat dalam Seputar Indonesia, 11 Juni 2010).