PERSETERUAN SBY DAN ANAS

Di tengah hiruk-pikuk partai politik lain menyiapkan calon presiden untuk pemilu mendatang, Partai Demokrat justru masih sibuk mengatasi badai internal akibat skandal korupsi yang diduga melibatkan sejumlah petinggi partai. Benarkah pertemuan Cikeas antara Dewan Pembina Demokrat dan unsur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) diagendakan untuk mencopot Ketua Umum Anas Urbaningrum?

Ketidakhadiran atau tidak diundangnya Anas dalam pertemuan Cikeas jelas mengindikasikan hal itu. Secara formal Anas memang tidak menjadi salah satu dari 31 orang anggota Dewan Pembina. Namun DPD-DPD Demokrat di daerah adalah struktur formal partai yang berada langsung di bawah otoritas Anas selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat. Jika agenda pertemuan Cikeas adalah konsolidasi internal partai, sudah sewajarnya apabila Anas selaku Ketua Umum hasil Kongres Bandung hadir di Cikeas, bukan sekadar sebagai undangan, tetapi semestinya juga sebagai pengundang.

Keanehan lain adalah ketidakhadiran Anas dalam forum pertemuan antara Dewan Pembina serta kalangan pendiri serta deklator partai keesokan harinya yang juga turut menghadirkan unsur pimpinan DPD dan DPP Demokrat. Karena itu kemungkinan besar, baik pertemuan Cikeas, Bogor, maupun forum di Hotel Sahid Jakarta,  tampaknya memang dirancang untuk membicarakan cara terbaik mencopot atau menon-aktifkan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat.

Secara organisasi, pertemuan Cikeas dan forum Hotel Sahid yang tidak melibatkan Anas, sebenarnya melanggar Anggaran Dasar Partai Demokrat. Namun demikian dalam konteks partai segitiga biru, “pelanggaran” itu bisa jadi “dapat dipahami” jika pertemuan dan forum tersebut berlangsung atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono, baik sebagai Ketua Dewan Pembina , Ketua Majelis Tinggi Partai, serta Pembina Utama forum komunikasi pendiri dan deklator Partai Demokrat. Posisi istimewa SBY yang berada “di atas” partai memungkinkan hal itu terjadi di Demokrat.

Konflik SBY-Anas

Barangkali sulit dibantah bahwa realitas ketidakhadiran Anas dalam dua momentum pertemuan jajaran Demokrat dengan SBY dan para pendiri serta deklator  partai merefleksikan adanya konflik terselubung antara SBY selaku Ketua Dewan Pembina sekaligus figur sentral Demokrat dan Anas sebagai ketua umum. Konflik itu sendiri sebenarnya sudah bersemai sejak Anas terpilih sebagai ketua umum dalam Kongres Bandung (2010), padahal SBY lebih menjagokan Andi Mallarangeng ketimbang mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam tersebut.

Ketegangan relasi SBY-Anas semakin menguat ketika M. Nazaruddin, mantan bendahara umum, berulang kali menuding keterlibatan Anas, baik dalam proyek pembangunan wisma atlet Palembang maupun proyek pusat pendidikan dan pelatihan olahraga terpadu di Hambalang, Bogor. SBY dan petinggi Demokrat lainnya juga tampak kecewa ketika Anas menunda-nunda pencopotan Angelina Sondakh yang menjadi tersangka kasus dugaan suap proyek wisma atlet. Di sisi lain, Anas secara publik menolak berbagai tuduhan Nazaruddin. Secara prematur Anas bahkan menyatakan bersedia ditembak atau digantung di Monas (monuman nasional), Jakarta, jika terbukti terlibat kasus korupsi proyek wisma atlet Palembang dan proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor.

Problematiknya, karena kasus korupsi yang melibatkan kader Demokrat terus digoreng oleh berbagai media, sementara penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menyita waktu berbulan-bulan, nasib Demokrat akhirnya tersandra. Berbagai survei publik mengkonfirmasi merosotnya elektabilitas Demokrat di bawah Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Survei terakhir Sugeng Sarjadi Syndicate bahkan menyebut popularitas Demokrat saat survei berada pada posisi keempat di bawah Golkar, PDI-P, dan Partai Gerindra.

Akhir Kesabaran SBY?

Sebelum pertemuan Cikeas Selasa malam (12/6), SBY pernah menggelar  pertemuan serupa dengan jajaran Dewan Pembina di kediaman pribadinya pada Januari 2012 yang lalu. Beberapa anggota Dewan Pembina yang hadir waktu itu mengkonfirmasi adanya pembicaraan terkait nasib Ketua Umum Anas Urbaningrum. Kendati klarifikasi ini dibantah oleh anggota Dewan Pembina yang lain, kuat dugaan bahwa SBY memang merisaukan nasib parpol yang didirikannya pasca-terbongkarnya kasus suap wisma atlet dan proyek Hambalang.

Merosotnya elektabilitas Demokrat tampaknya menjadi sumber kerisauan SBY sehingga kemudian menggelar pertemuan dengan unsur pimpinan DPD di Cikeas Selasa malam yang lalu. Pertemuan Cikeas bisa dikatakan sebagai ungkapan “batas akhir” kesabaran SBY terkait nasib dan masa depan Demokrat di bawah kepemimpinan Anas. Hanya saja, sesuai watak personalnya, SBY tidak pernah bicara lugas terkait keinginannya mendepak Anas. Apalagi, tidak ada mekanisme organisasi yang memungkinkan SBY mencopot ketua umum hasil kongres. Satu-satunya cara bagi SBY adalah mendengar langsung “curhat” para pimpinan DPD tanpa kehadiran Anas selaku ketua umum.

Karena itu pertemuan Cikeas dan Hotel Sahid bukanlah sekadar silaturrahmi biasa antara SBY, para unsur pimpinan DPD, serta  para pendiri dan deklarator. Meskipun para petinggi Demokrat selalu membantah jika pertemuan-pertemuan itu turut membicarakan nasib Anas, fakta di arena pertemuan mengindikasikan ketidakjujuran elite Demokrat. Seperti dilaporkan banyak media, spanduk dan baliho yang semestinya juga menampilkan foto atau gambar Anas selain SBY, kini mulai disingkirkan.

Saling Menyandra

Lalu, mungkinkah popularitas Demokrat yang terus melorot terdongkrak kembali tanpa menuntaskan badai internal yang terus menerpa partai segitiga biru? Saya berpendapat hampir mustahil. Apalagi jika cara berpolitik SBY yang cenderung terus-menerus membangun pencitraan diri tidak berubah.

Terkait badai internal yang berdampak pada merosotnya elektabilitas Demokrat, SBY dituntut untuk secara langsung dan lugas meminta Anas mundur sebagai ketua umum. Meski hal ini berada di luar pakem politik SBY, apa boleh buat, harus dilakukan untuk menyelamatkan partai. Seperti pernah saya tulis di Seputar Indonesia sebelumnya (“Badai Internal Demokrat”, 30/1/2012), untuk sementara jabatan ketua umum dirangkap oleh SBY selaku Ketua Dewan Pembina. Meskipun tidak ada mekanisme AD/ART  yang mengatur soal ini, namun pilihan tersebut jauh lebih aman bagi Demokrat karena terhindar gesekan konflik internal dibandingkan misalnya dengan pilihan menggelar kongres luar biasa.

Pilihan lain yang tersisa adalah kesediaan Anas untuk secara ksatria mundur atau non-aktif secara sukarela sebagai ketua umum jika sungguh-sungguh memiliki komitmen menyelamatkan partai. Kalau tidak, maka yang berlangsung akhirnya adalah fenomena saling menyandra partai di antara SBY dan Anas yang ironisnya bakal membuat Demokrat semakin terpuruk.

(Dimuat dalam Seputar Indonesia, 15 Juni 2012).