OLIGARKI MENGGERUS GOLKAR

Di luar dugaan para lawan politiknya, Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie memajukan jadwal Musyawarah Nasional dari semula pada Januari 2015 menjadi akhir November 2014. Mengapa Ical kini justru ingin mempercepat Munas padahal dahulu dia menolaknya? Apa dampaknya bagi Golkar?

Dinamika Partai Golkar hampir selalu menarik, sehingga tidak pernah sepi dari berita dan sorotan media. Sebagai parpol tertua dengan segudang pengalaman politik, organisasi, dan pemerintahan, serta juga sumberdaya manusia relatif berlimpah, perilaku dan pilihan politik Golkar seringkali menjadi rujukan parpol lain. Tidak mengherankan jika selama lebih dari 15 tahun reformasi, Golkar melahirkan “golkar-golkar yunior” dalam bentuk parpol baru dengan haluan politik serupa atau hampir mirip Golkar. Partai-partai Gerindra, Hanura, Nasdem, Demokrat, dan PKPI pada dasarnya adalah duplikasi Golkar yang akhirnya menjadikan massa partai beringin sebagai basis elektoral mereka pada setiap pemilihan umum.

Selain itu, sulit dipungkiri, Golkar adalah parpol pelopor yang mengusung ideologi “tengah”, tidak terperangkap ke dalam tarik-menarik ideologis yang bersifat “kiri” di satu pihak, dan “kanan” di pihak lain. Tidak mengherankan jika parpol kepanjangan tangan tentara dan rejim otoriter Soeharto ini bisa bertahan meskipun Orde Baru telah runtuh. Selama empat kali pemilu legislatif pasca-Soeharto, sejak 1999 hingga 2014, perolehan suara Golkar dapat dikatakan relatif stabil. Pada Pemilu 2004 Golkar berhasil menjadi pemenang pileg meskipun akhirnya gagal memenangkan Wiranto-Salahudin Wahid sebagai capres-cawapres yang diusung partai berciri warna kuning ini.

Kegagalan Beruntun

Sayang sekali modal politik melimpah yang dimiliki Partai Golkar tersebut tidak dikelola secara cerdas, benar dan maksimal di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, ketua umum terpilih hasil Munas Golkar di Palembang pada 2009. Akibatnya, Golkar tak hanya gagal memanfaatkan peluang besar ketika Partai Demokrat ditinggalkan pemilihnya pada Pileg 2014 yang lalu. Lebih jauh dari itu, Golkar juga gagal mengusung calon presiden, atau sekurang-kurangnya calon wakil presiden sendiri. Dalam Pilpres 2014 yang lalu Golkar bergabung dengan Partai Gerindra, PKS, PPP, dan PAN mengusung pencalonan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa sebagai capres dan cawapres.

Kegagalan beruntun Aburizal inilah tampaknya yang menyebabkan dinamika internal Golkar memanas. Perlawanan internal dari tokoh-tokoh tua dan muda muncul ke permukaan dan menuntut penyelenggaraan Munas pada Oktober 2014. Namun aspirasi itu ditolak oleh Aburizal dengan alasan bahwa Munas Palembang pada Oktober 2009 telah menetapkan jadwal Munas berikutnya pada Januari 2015. Para tokoh pesaing Aburizal berpandangan, semestinya ketua umum tunduk pada konstitusi partai yang mengamanatkan bahwa Munas diselenggarakan setiap lima tahun. Atas usul dan mediasi Akbar Tandjung, mantan Ketua Umum Golkar periode 1999-2004, rapat pleno DPP Golkar akhirnya memutuskan penyelenggaraan Munas pada Januari 2015.

Kini, di luar dugaan para lawan politiknya, Aburizal justru ingin memajukan kembali jadwal Munas pada akhir November 2014. Argumen yang digunakan adalah munculnya aspirasi Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I se Indonesia dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar Golkar pekan ini, yang anehnya bisa “seragam” menghendaki percepatan penyelenggaraan Munas.

Perangkap Oligarki

Fenomena mutakhir Golkar ini memang menarik meskipun agak mengkhawatirkan karena jelas memperlihatkan semakin melembaganya oligarki di tubuh parpol yang lahir sebagai sekretariat bersama (Sekber) pada 1964 ini. Betapa tidak, keputusan-keputusan kontroversial, dalam arti tidak sesuai dengan hasil rapat pleno DPP Golkar, pada umumnya dihasilkan oleh lembaga Rapimnas. Itu artinya, Rapimnas yang merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi di bawah Munas, terperangkap sebagai organ kepanjangan tangan Aburizal, bukan hanya untuk menolak aspirasi yang berbeda, melainkan juga untuk mempertahankan kekuasaannya.

Perubahan jadwal Munas Golkar yang sangat mendadak ini tampaknya berkaitan dengan keinginan Ical untuk maju kembali sebagai calon ketua umum periode 2014-2019. Meskipun dianggap gagal dalam Pileg dan Pilpres 2014, Aburizal kelihatannya agak gamang kalau harus meninggalkan dunia politik. Karena itu satu-satunya cara bagi putera sulung keluarga pengusaha Achmad Bakrie adalah berupaya mempertahankan kekuasaan sebagai ketua umum partai beringin untuk kedua kalinya.

Keinginan pemilik usaha Grup Bakrie tentu sah-sah saja. Hanya mungkin caranya tidak sesuai dengan harapan serta visi misi baru Golkar sebagai partai moderen yang aspiratif dan demokratis. Selain itu, sebagai wujud tanggung jawab moral atas kegagalan beruntun Golkar akhir-akhir ini, melalui Munas mendatang Aburizal semestinya memberi peluang lebih besar akan hadirnya kepemimpinan baru terutama dari para tokoh muda Golkar yang potensial.

Sumur Dasar

Di tengah meluasnya kritik terhadap semakin melembaganya oligarki dan personalisasi kekuasaan pada sejumlah parpol, perkembangan mutakhir Golkar jelas suatu preseden sekaligus pesan buruk bagi upaya demokratisasi internal parpol yang menjadi kebutuhan obyektif bangsa kita hari ini. Persoalannya, Golkar sejauh ini dianggap sebagai parpol yang relatif stabil, baik dalam mengelola dukungan elektoral maupun dalam sirkulasi kepemimpinan.

Jika semangat oligarkis lebih mewarnai dinamika Munas Golkar, maka sulit diharapkan parpol ini menjadi penentu masa depan politik bangsa kita. Implikasi politik yang tidak diperhitungkan oleh Aburizal dan para pendukungnya adalah kemungkinan terpecahnya kembali Partai Golkar, sehingga “golkar-golkar yunior” dalam bentuk parpol baru lahir kembali.

Sejarah sudah mencatat, kekecewaan Wiranto terhadap Golkar pada 2004 melahirkan Partai Hanura, kekecewaan Prabowo atas partai beringin melahirkan Gerindra, dan kekecewaan Surya Paloh dalam Munas Golkar di Palembang melahirkan Partai Nasdem. Haruskah kekecewaan baru melahirkan parpol baru yang pada akhirnya tak lebih dari “duplikat Golkar”?

Karena itu, sebelum Golkar benar-benar terkubur ke dalam sumur dasar sejarah tak ada pilihan lain bagi Aburizal Bakrie kecuali berlapang dada dan membiarkan lahirnya kepemimpinan baru dari rahim Munas mendatang. Jangan membiarkan oligarki menggerus tubuh Golkar.

(Dimuat dalam Kompas, 21 November 2014).