SUBSIDI NEGARA BAGI PARPOL

Pemerintah akhirnya meningkatkan nilai nominal subsidi negara bagi partai politik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara parpol di DPR dan DPRD hasil pemilu legislatif. Peningkatan subsidi parpol sebesar hampir 1.000 persen tersebut direspon beragam. Bagaimana seharusnya?

Pada prinsipnya peningkatan subsidi negara bagi parpol adalah suatu keniscayaan, bukan hanya karena nilai nominal subsidi negara sebesar Rp 108/suara hasil pemilu legislatif dewasa ini terlampau kecil. Studi yang pernah dilakukan Perludem (2012) mengkonfirmasi, nominal rupiah subsidi negara yang diterima parpol hanya dapat memenuhi 1,3 persen kebutuhan pembiayaan parpol per tahun. Sebagian kalangan yakin, nilai nominal subsidi negara bagi parpol sebenarnya hanya memenuhi kurang dari satu persen kebutuhan parpol per tahun. Padahal, studi itu menggunakan kasus parpol menengah sebagai unit analisis.

Empat Argumen

Di luar fakta di atas, paling kurang ada empat argumen untuk mendukung peningkatan subsidi negara secara signifikan bagi parpol. Pertama, bagaimana pun parpol merupakan salah satu lembaga demokrasi yang paling strategis karena memiliki fungsi dan tanggung rekrutmen politik, baik melalui mekanisme elektoral (pemilu dan pilkada) maupun mekanisme nonelektoral seperti fungsi tes kepatutan dan kelayakan atas jabatan publik tertentu oleh parpol di DPR. Posisi penting dan strategis parpol yang juga telah diamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen itu meniscayakan dukungan pembiayaan atau subsidi negara yang cukup besar.

Kedua, peningkatan subsidi negara secara signifikan diperlukan untuk mengambil alih kepemilikan parpol dari individu-individu pemilik uang, sehingga ke depan parpol benar-benar menjadi badan hukum publik sebagaimana semangat UU Partai Politik yang tak pernah terwujud dalam realitas politik. Seperti diketahui, sebagian besar parpol kita dewasa ini lebih dimiliki oleh para ketua umumnya ketimbang dimiliki para anggota. Padahal, secara normatif UU Parpol mengamanatkan, kedaulatan partai berada di tangan para anggota, bukan pada pimpinan partai. Dampak luas dari personalisasi parpol tersebut adalah melembaga oligarki, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam tata kelola partai maupun dalam seleksi pejabat publik.

Ketiga, demokrasi yang terkonsolidasi membutuhkan parpol yang juga sehat, demokratis, dan terinstitusionalisasi. Personalisasi parpol dan bahkan kepemilikan parpol oleh segelintir individu pemilik uang adalah ancaman serius bagi masa depan demokrasi bangsa kita. Betapa tidak, untuk beberapa parpol tertentu, keputusan akhir diambil oleh ketua umum, ataupun ketua dewan pembina, sehingga segenap pengurus dan anggota parpol tak lebih dari sekadar asesoris demokrasi belaka.

Keempat, negara tidak membolehkan parpol mencari sumber dana sendiri melalui badan usaha atau bisnis legal lainnya, sehingga partai tidak memiliki sumber pembiayaan yang potensial. Sumber pembiayaan yang dilegalkan oleh UU Partai Politik seperti iuran anggota dapat dikatakan tidak berjalan, sementara sumbangan sukarela dan tidak mengikat dari perorangan dan perusahaan tidak pernah pasti, sehingga para politisi mencari “celah” korupsi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan parpol. Tidak mengherankan jika jabatan publik akhirnya menjadi semacam “ATM” bagi parpol.

Lembaga Terkorup

Walaupun demikian kita juga tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa partai politik adalah salah satu institusi terkorup selain kepolisian dan kejaksaan. Survei publik yang pernah dilakukan oleh Global Corruption Barometer (GCB) dan dipublikasikann Transparency International Indonesia (TII) pada Maret 2017 misalnya mengkonfirmasi DPR –yang seluruh anggotanya dari parpol—sebagai lembaga terkorup (Kompas, 9 Maret 2017). Survei serupa dengan hasil relatif sama pernah dipublikasikan oleh lembaga yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Di sisi lain, data Komisi Pemberantasan Korupsi mengkonfirmasi, sekitar 32 persen “pasien” KPK alias pelaku tindak pidana korupsi adalah para politisi, baik politisi di lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga pemerintahan lainnya. Operasi tangkap tangan yang digelar KPK dalam dua tahun terakhir misalnya memperlihatkan semakin banyaknya politisi parpol yang diindikasikan terlibat kasus suap dan korupsi. Menarik bahwa semua parpol yang memperoleh kursi di DPR dan DPRD memiliki “pasien” di KPK, sehingga tidak ada satu pun parpol yang berhak mengklaim diri sebagai partai yang “bersih” dari korupsi.

Pertanyaannya, apakah parpol tetap layak memperoleh peningkatan subsidi negara demikian besar? Bukankah potensi korupsi menjadi lebih besar lagi jika negara bermurah hati pada parpol yang korup dan tak kunjung mereformasi diri?

Menggarami Air Laut

Pertanyaan tersebut tentu absah dan sangat relevan diajukan. Oleh karena itu sebelum pemerintah menggelontorkan subsidi negara yang ditingkatkan hampir 1.000 persen dari sebelumnya, semestinya diberlakukan persyaratan ekstra ketat.

Pertama, harus ada kesepakatan pemerintah dan DPR mengenai besaran maksimum subsidi negara bagi parpol, apakah 10, 30, 70, atau 100 persen dari kebutuhan pembiayaan parpol per tahun. Pengalaman negara lain pun bervariasi, ada yang subsidinya besar (di atas 75 persen) seperti Turki dan Mexico, sedang (30-60 persen) seperti Jerman dan Nicaragua, dan kecil (di bawah 25 persen) seperti Inggeris dan Australia, namun ada juga parpol yang tidak disubsidi sama sekali seperti di Selanda Baru. Saya berpendapat, subsidi negara bagi parpol di Indonesia mestinya tidak lebih dari 40 persen kebutuhan parpol per tahun, agar masih ada ruang bagi parpol untuk otonom secara finansial.

Kedua, subsidi negara dengan persentase maksimum yang disepakati itu hendaknya tidak digelontorkan sekaligus, melainkan secara bertahap mengingat ruang fiskal APBN yang juga terbatas. Karena itu skema maksimum 40 persen subsidi negara dari kebutuhan parpol itu semestinya baru bisa terpenuhi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya saja diberikan selama satu periode pemilu atau lima tahun. Itu artinya, nominal subsidi negara sebesar 40 persen dari kebutuhan parpol tersebut baru bisa dinikmati parpol pada lima tahun mendatang. Jika ruang fiskal APBN tidak memungkinkan maka skema subsidi negara secara bertahap itu bisa dibuat untuk jangka waktu dua periode pemilu atau 10 tahun, sehingga parpol baru bisa menikmati subsidi maksimal tersebut 10 tahun dari sekarang.

Ketiga, subsidi negara yang bersumber dari APBN dan APBD tersebut tidak harus semuanya berbentuk uang tunai. Jadi, bisa saja subsidi negara dalam bentuk pembiayaan kampanye melalui media oleh negara, sehingga potensi penyalahgunaannya pun bisa dihindari.

Keempat, pengelolaan dana subsidi negara bagi parpol harus dilakukan secara transparan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang juga jelas serta standar dan prosedur yang memenuhi prinsip tata kelola keuangan yang baik. Selain itu, peruntukan dana subsidi negara harus diprioritaskan pada kegiatan strategis parpol seperti pendidikan politik serta kaderisasi dan rekrutmen politik.

Kelima, pemerintah perlu membuat skema pengawasan dan standar supervisi yang baku agar penggunaan dana subsidi negara tersebut benar-benar berkontribusi positif bagi perbaikan kualitas parpol dan demokrasi kita. Dalam kaitan ini pemerintah semestinya menggandeng BPK dan KPK dalam rangka merumuskan skema pengawasan dan standar supervisi yang jelas dan baku tersebut.

Ironisnya, pemerintah sudah terlanjur setuju untuk menggelontorkan subsidi negara bagi parpol yang mengalami kenaikan hampir 1000 persen tanpa kejelasan syarat-syaratnya. Di sisi lain, belum tampak komitmen dan inisiatif parpol untuk mereformasi diri.

Soalnya, jika syarat-syarat minimal itu tidak terpenuhi, maka peningkatan subsidi negara bagi parpol ibarat menggarami air laut, karena tidak akan pernah ada hasilnya. Parpol yang korup dikhawatirkan akan semakin korup. Apalagi dengan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK saat ini. Publik belum sepenuhnya percaya bahwa parpol-parpol kita sungguh-sungguh memiliki komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan pemerintahan yang baik dan bersih.

(Dimuat dalam Kompas, 11 Juli 2017).