PARPOL DAN KORUPSI PEJABAT PUBLIK
Tak terhitung sudah berapa kali Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan mengumumkan status tersangka atas pejabat publik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi…
Kelembagaan & Kebijakan Negara
Relasi DPR-presiden, hak angket, KPK, undang-undang/Perpu, korupsi, dan pendanaan partai politik.
29 tulisan
DPR VS KPK, PERLU MEDIASI JOKOWI
Buruk rupa cermin dibelah. Barangkali itulah perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan potret Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini. Betapa tidak, ketika publik mengapresiasi kinerja Komisi…
SUBSIDI NEGARA BAGI PARPOL
Pemerintah akhirnya meningkatkan nilai nominal subsidi negara bagi partai politik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara parpol di DPR dan DPRD hasil pemilu legislatif. Peningkatan subsidi parpol…
PARPOL, DPR, DAN KORUPSI
Setiap kali anggota DPR tertangkap tangan ataupun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kita hanya bisa berguman dan mengelus dada. Partai…
MENEBAR KUASA, MENUAI BUI
Perasaan miris menghinggapi kita setiap kali menyaksikan para pemimpin tertinggi partai politik digelandang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus suap dan korupsi. Batas antara…
URGENSI UU ORMAS
Berbagai elemen masyarakat akhir-akhir ini menentang rencana penerbitan undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). Di sisi lain, DPR dan pemerintah selaku pembentuk UU tampak “ngotot”…
DPR, KPK, & HANTU CENTURY
Apakah kasus bail out atas Bank Century akan memakan korban baru setelah Sri Mulyani Indrayati, mantan Menteri Keuangan, dipaksa “lengser” dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II? Adakah peluang…
KETIKA GOLKAR KONTROL DPR
Sulit dibantah, Partai Golongan Karya menjadi “pemenang” pemungutan suara Sidang Paripurna DPR yang berlangsung pada Sabtu dinihari pekan lalu. Mayoritas anggota DPR menyetujui opsi penambahan ayat…
KORUPSI DAN PENDANAAN PARPOL
Kasus dugaan suap yang melibatkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Wafid Muharam ditengarai turut menyeret Partai Demokrat (PD). Bendahara Umum dan salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal…
GEDUNG DPR
Barangkali tak seorang pun memungkiri bahwa para wakil rakyat membutuhkan ruang kerja dan fasilitas pendukung yang memadai agar kinerja mereka lebih optimal. Tetapi mengapa rencana pembangunan gedung…
TATA ULANG MEKANISME “PAW”
Dua orang anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Effendy Choirie dan Lily Wahid, diusulkan dicopot dari keanggotaan DPR oleh partainya. Keduanya dianggap menentang kebijakan partai terkait usulan…
HAK ANGKET SETENGAH HATI
Lebih dari 100 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan usulan penggunaan hak angket dalam rangka mempertanyakan kebijakan perpajakan pemerintah yang diduga dikontrol oleh jaringan…
DPR versus Dirinya Sendiri
Komisi III DPR menolak kehadiran dua orang pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M.Hamzah,dalam rapat dengar pendapat di gedung parlemen. Dua hari kemudian, beberapa anggota Panitia Pengawas…
MEMPERKUAT PERAN GUBERNUR
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) beberapa hari lalu menyelenggarakan diskusi penguatan peran gubernur selaku wakil pemerintah (pusat) di daerah. Haruskah sistem pemilihan gubernur diubah sebagai…
DPR MENUJU TIRANI PARLEMENTER?
Ketika kontroversi pembangunan gedung baru dengan fasilitas spa dan kolam renang belum usai, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali dikecam publik karena masih melestarikan tradisi studi banding.…
DPR DAN ASPIRASI RAKYAT
Setelah gagal meloloskan usulan dana aspirasi bagi setiap anggota DPR sesuai daerah pemilihannya, para politisi Senayan melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mengusulkan siasat baru dengan label…
APA YANG KAU CARI DPR?
Survei Kompas tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas dasar penilaian para anggotanya antara lain menggarisbawahi ”kegamangan” yang tengah melanda institusi perwakilan rakyat ini. Sebagian besar…
PERLU KONSULTASI PRESIDEN-DPR
Ketika publik masih menunggu tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan kesalahan kebijakan dalam penalangan Bank Century, kini justru berkembang wacana boikot terhadap Menteri…
MENUNGGU KELANJUTAN CENTURY
Melalui Rapat Paripurna, DPR telah menyatakan sikapnya tentang skandal penalangan Bank Century. Begitu pula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui pidato politiknya pekan lalu. Apakah kasus…
MENJERNIHKAN WACANA PEMAKZULAN
Menjelang akhir masa kerja Panitia Khusus Angket Century berkembang wacana pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden dan atau Wapres. Wacana yang semula diusung sebagian pengunjuk rasa ini bergulir…
MEMAKNAI PERTEMUAN BOGOR
Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Bogor pekan lalu ternyata menuai kontroversi. Sejumlah kalangan khawatir ada upaya Presiden…
GERTAK POLITIK PANSUS ANGKET?
Ketika kerja Panitia Khusus Angket Bank Century belum lagi usai, pimpinan Pansus mengeluarkan himbauan agar para penyelenggara negara yang menjadi saksi atau terperiksa menonaktifkan diri dari…
MEMBACA ARAH ANGKET DPR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara aklamasi akhirnya menyetujui penggunaan hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemberian dana talangan (bail out) 6,7 triliun rupiah kepada Bank Century. Panitia…
KOMITMEN, BUKAN HANYA PIDATO
Beberapa kali rilis Transparency International Indonesia (TII) bahwa institusi kepolisian, kejaksaan, dan partai politik sebagai lembaga terkorup, hari-hari ini semakin terbukti. Kecuali Partai Hati…
LIMA TANTANGAN DPR 2009-2014
Untuk ketiga kalinya pasca-Orde Baru, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu demokratis dilantik pekan ini. Apa saja tantangan DPR baru dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif,…
KOMITMEN PRESIDEN YUDHOYONO
Meski ditolak berbagai elemen masyarakat sipil, pemerintah akhirnya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pengisian dan Penetapan Pejabat Sementara Komisi…
MENGAWAL KERJA POLITIK PARA WAKIL TERPILIH
Diperkirakan sekitar 70 persen anggota DPR hasil Pemilu Legislatif pada 9 April 2009 yang lalu adalah wajah baru. Kecenderungan serupa sangat mungkin terjadi di DPRD propinsi, kabupaten, dan kota di…
MENGELOLA RELASI PRESIDEN-DPR
Salah satu masalah krusial dalam perkembangan demokrasi di negeri ini adalah mengelola relasi kekuasaan lembaga eksekutif-legislatif. Fenomena executive heavy selama era Orde Baru digantikan oleh…
PERPU: KREATIVITAS YANG KELIRU
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberlakukan mekanisme suara terbanyak dalam penetapan calon legislatif terpilih dinilai berimplikasi pada terbatasnya peluang kaum perempuan. Benarkah demikian?…